News - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan DPP PDIP bakal menjatuhkan sanksi tegas terhadap 27 kader yang dinilai melanggar disiplin. Hasto mengatakan, pengumuman penegakan disiplin akan disampaikan dalam acara resmi PDIP pada Selasa (17/12/2024) mendatang.
“Nanti akan diumumkam tanggal 17 Desember bersama-sama, sekaligus. Jadi nanti dalam upacara partai itu kita akan umumkan, sudah ada protokol partai, supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul anti menjadi kesadaran bagi seluruh kader-kader partai,” ujar Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
Hasto menekankan komitmen PDIP terhadap demokrasi Indonesia. Dia menyebut, PDIP bakal secara rutin melakukan evaluasi terhadap para kadernya yang dinilai melanggar aturan dan tak segan memberikan sanksi organisasi.
"Mengingat pentingnya demokrasi yang berkeadilan agar otak pemerintahan bisa mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, partai terus-menerus melakukan evaluasi terhadap disiplin partai,” kata Hasto.
“Kepada seluruh jajaran DPD dan DPC untuk melakukan evaluasi siapapun yang melanggar disiplin Partai akan kita kenakan sanksi organisasi,” sambung dia.
Menurut Hasto, langkah PDIP ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi ideologi dan organisasi menjelang Kongres PDIP tahun 2025 mendatang. Alhasil, mereka akan mendapatkan kader-kader partai yang militan.
“Kader-kader Partai yang menegakkan kebenaran. Kader-kader Partai yang tidak pernah takut di dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi," tegas politikus asal Yogyakarta ini.
Oleh karena itu, Hasto mengatakan, DPP PDIP akan mengadakan rapat tertutup untuk mendeteksi kader-kader yang tidak disiplin. Adapun, kader yang didisiplinkan tersebut merupakan anggota yang melanggar baik saat Pilpres maupun Pilkada Serentak 2024.
“Nantinya Partai akan memberikan sanksi yang begitu tegas. DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan saksi pemecatan,” kata Hasto.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Arief Budiman usai Diperiksa KPK: Enggak Ada yang Baru
Status Quo Pimpinan Parpol: Feodalisme di Alam Demokrasi
Alasan KPK Tak Tahan Hasto: Butuh Keterangan Saksi & Belum Perlu
Hasto Tidak Ditahan usai Diperiksa KPK selama 3,5 Jam
Populer
Mendikdasmen: Sudah Ada Kesepakatan Libur Sekolah saat Ramadan
Mampus Kau Dikoyak-koyak Sepi
Ramai Jadi Sorotan, Zendo Beri Penjelasan soal Sistem Kerja
Fenomena Demam Koin Jagat: Antara Hiburan & Kebutuhan Finansial
Kebakaran Melanda Glodok Plaza, 7 Orang Masih Terjebak
Update Kebakaran Glodok Plaza: 9 Orang Berhasil Dievakuasi
Stikom Bandung Batalkan Kelulusan & Tarik Ijazah 233 Mahasiswa
Derita Peternak Sapi Terpaksa Banting Harga Imbas Wabah PMK
Flash News
Update Kebakaran Glodok Plaza: 9 Orang Berhasil Dievakuasi
ATR/BPN Target Pendataan Sertifikasi Hak Komunal Rampung 5 Tahun
LPSK Persiapkan Memori Banding Restitusi Korban Kanjuruhan
Ombudsman Taksir Nelayan Rugi Rp 9 M Akibat Pagar Laut Tangerang
Tersangka Pembunuh Sandy Permana Dapat Dihukum 15 Tahun Penjara
Komdigi: Rudi Valinka Lolos Background Check Sebelum Dilantik
Kantor Pemuda Pancasila di Bandung Dirusak, Ada Korban Luka
Mendidaksmen Akui Ada Kesenjangan Jumlah Anak Disabilitas & SLB
Stikom Bandung Batalkan Kelulusan & Tarik Ijazah 233 Mahasiswa
Alasan Komnas HAM Mendorong Penggunaan E-Voting dalam Pemilu
KKP Segel Pagar Laut di Tarumajaya Bekasi
Luhut Akan Sarankan Prabowo Bantu Pembangunan RS Anak di Gaza
Promosi Eks Ketua PN Surabaya Dicabut Akibat Kasus Ronald Tannur
2 TNI AL Penembak Bos Rental Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
Kasus PMK di Bantul Bertambah: 337 Terjangkit, 37 Sapi Mati