News - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi "Pakta untuk Masa Depan" dalam menghadapi tantangan abad ke-21 mulai dari konflik hingga perubahan iklim dan hak asasi manusia. Akan tetapi, Rusia dan beberapa negara berafiliasi dengan mereka sempat menolak resolusi tersebut.
Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengatakan, penandatanganan pakta itu sebagai upaya dalam satu generasi untuk membentuk kembali sejarah manusia dengan menghidupkan kembali kerja sama internasional.
Dalam acara yang merupakan pembukaan sidang tahunan Majelis Umum PBB pada Selasa (24/9/2024) mendatang, puluhan pemimpin pemerintahan berkumpul untuk menandatangani pakta tersebut. Pakta tersebut berisi para pemimpin negara akan berjanji untuk memperkuat sistem multilateral dengan mengikuti perubahan dunia dan melindungi kebutuhan kepentingan generasi saat ini dan masa depan.
"Kami percaya ada jalan menuju masa depan yang lebih cerah bagi seluruh umat manusia," bunyi dokumen tersebut sebagaimana dikutip dari VOA Indonesia, Senin (23/9/2024).
Penerapan kebijakan tersebut sempat mengalami penundaan saat Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Vershinin, mengenalkan amandemen yang menekankan "prinsip nonintervensi dalam urusan dalam negeri negara" dan mendesak PBB untuk tidak menduplikasi. Sikap Rusia didukung Belarus, Korea Utara, Iran, Nikaragua dan Suriah, yang merupakan sekutu Rusia. Akan tetapi, amandemen tersebut ditolak karena mosi untuk tidak mengambil tindakan.
Selama perundingan, Guterres mendesak negara menunjukkan "visi" dan "keberanian", dan menyerukan "ambisi maksimum" untuk memperkuat lembaga internasional yang berupaya merespons secara efektif ancaman-ancaman saat ini.
Petinggi International Crisis Group, Richard Gowen, mengakui ada beberapa ide bagus dalam pakta tersebut. Akan tetapi, dokumen tersebut bukan dokumen revolusioner dalam mereformasi keseluruhan multilateralisme seperti yang disampaikan Guterres.
Sentimen tersebut juga dirasakan para diplomat, bahkan ada yang mengungkapkan rasa frustasi saat mendiskusikan dampak dari teks tersebut.
“Idealnya, kita mengharapkan ide-ide baru, ide-ide segar,” kata seorang diplomat.
Sementara itu, Human Right Watch (HRW) memuji teks tersebut dengan memuat komitmen penting mengenai keadilan ekonomi dan reformasi arsitektur keuangan internasional dan pentingnya manusia. Akan tetapi, Direktur HRW di PBB, Louis Charbonneau, mengatakan, pemimpin dunia masih harus menunjukkan kesediaan mengambil tindakan untuk menjunjung tinggi HAM.
Sumber: VOA Indonesia
#voaindonesia
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
AS & Uni Eropa Minta Israel Kaji Ulang Larangan Operasi UNRWA
Parlemen Israel Setujui RUU Larang UNRWA Beroperasi
Sekjen PBB: Penyerangan UNIFIL Termasuk Pelanggaran Hukum
WFP Minta Jalur Distribusi Pangan Lebanon Dilindungi & Aman
Populer
KPK Jelaskan Kronologi Hilangnya Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor
Empty Nest Syndrome: Sendu Ibu Ketika Anak Meninggalkan Rumah
Mafia Impor Pangan: Sandungan Besar RI Menuju Swasembada Pangan
Sahbirin Noor Menghilang, KPK Terbitkan Sprinkap
Budi Gunawan Ogah Buka Data Bandar Judi Online di Luar Negeri
Maruarar Merasa Tidak Mendapat Dukungan dari Kementeriannya
Eks Direktur Umum Pertamina Jadi Tersangka Kasus Pembelian Tanah
Prabowo Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Trump Jadi Presiden AS
Flash News
BSSN Usul RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Masuk Prolegnas DPR
DPR Yakin Kerja Sama RI & AS Makin Kuat usai Trump Menang
BPKP Temukan Anggaran Tak Efektif Pemda Capai Rp141 Triliun
Car Free Day Ditiadakan saat Hari Pahlawan 10 November 2024
Jaksa Agung Ingatkan Kesadaran Anak Buahnya Hindari Korupsi
Bawaslu DKI Panggil Ulang Suswono Hari Ini soal Janda Kaya
Jaksa Agung Ancam Tindak Kajari jika Ragu Berantas Korupsi
Yusril Prioritaskan Restorative Justice demi Pulihkan Hak Korban
Budi Gunawan Minta Pemda Tak Patok Upah Minimum Terlalu Tinggi
1.200 Personel Kepolisian Kawal Kedatangan Prabowo ke Forkopimda
DJKI Dorong Produk Kopi Bantaeng Masuk Marketplace
Prabowo Teken Perpres Kemenko Pangan, Naungi 5 Kementerian
Pelaku Pemukulan Sopir Taksi Daring Diperiksa di Polres Jaksel
Prabowo Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Trump Jadi Presiden AS
DPR: Nelayan Tajir Banyak yang Konsumsi BBM Subsidi