News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya perubahan identitas milik Paulus Tannos. Ia merupakan salah satu tersangka kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
"Iya betul. Informasi yang kami peroleh demikian (Paulus Tannos ganti nama) ," kata Ali Fikri dalam keterangannya dikutip Kamis, (10/8/2023).
Selain mengganti nama, KPK menyebut Paulus Tannos juga berpindah kewarganegaraan sehingga tidak dapat dipulangkan saat hendak ditangkap.
"Yang kami tidak habis pikir, kenapa buronan bisa ganti nama di Indonesia dan punya paspor negara lain sehingga pada kami saat menemukan dan menangkapnya tidak bisa memulangkan yang bersangkutan ke Indonesia," kata Ali.
Terkait hak tersebut KPK kemudian mengajukan red notice baru untuk identitas baru Paulus Tannos, pasalnya red notice yang sebelumnya tidak dapat mendeteksi identitas baru Paulus tersebut.
"KPK sudah kembali ajukan kembali red notice dengan nama baru dimaksud," kata Ali.
Saat ini tercatat masih ada tiga orang menjadi DPO (daftar pencarian orang) KPK. Pertama tersangka dugaan suap terkait pengadaan pada PT PAL Kirana Kotama (KK) alias Thay Ming yang telah ditetapkan sebagai DPO KPK sejak 15 Juni 2017.
Selanjutnya Harun Masiku dalam kasus suap terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia ditetapkan sebagai DPO sejak 17 Januari 2020.
Ketiga, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin yang telah menjadi DPO KPK sejak 19 Oktober 2021. Paulus Tannos bersama tiga orang lainnya telah diumumkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi e-KTP.
Selain Paulus, 3 orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka yaitu antan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, Anggota DPR RI 2014-019 Miryam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
KPK: DPO Kirana Kotama Punya Permanent Resident di Negara Lain
Simly Karim soal Harun Masiku Masih Buron: Baru Hari Pertama
KPK Enggan Libatkan Agensi Lain dalam Pencarian Harun Masiku
Polisi Periksa Keluarga Bos Judi Daring di Sumut
Populer
Kehadiran Fly Jaya dan Masa Depan Bisnis Penerbangan Indonesia
Prabowo Minta Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Ini Alasannya
Siasat Cimahi menjadi Kota Tanpa TPA
Penjelasan BI soal Nilai Tukar Dolar AS Jadi Rp8.170 di Google
KPK Tak Ingin Penyelidikan Kasus Pagar Laut Sama dengan Kejagung
PT TRPN Akui Lakukan Pelanggaran Soal Pagar Laut Bekasi
Dilema Indonesia soal EBT Hanya Bikin Transisi Energi Kian Suram
Abraham Samad dkk Minta KPK Usut Suap Penetapan PIK 2 Jadi PSN
Flash News
PT TRPN Akui Lakukan Pelanggaran Soal Pagar Laut Bekasi
Megawati Akan Bertemu Paus Fransiskus di World Leaders Summit
Pemerintah Kebut Regulasi Digital Anak, Kaji Batas Usia Medsos
Kemlu Tindak Lanjut Laporan Kasus Pemerasan WN Tiongkok
Menteri Hukum Yakin Ekstradisi Paulus Tannos Rampung Pekan Depan
Kapolri Tunjuk Brigjen Agus Jadi Kakorlantas Gantikan Irjen Aan
DPR & Pemerintah Sepakat RUU BUMN Dibawa ke Paripurna
Pramono Anung Ogah Ambil Pusing soal Pelantikan Gubernur Ditunda
Polisi Bebaskan WN Rusia yang Sempat Ditangkap Kasus Perampokan
Pramono Jamin Tak akan Izinkan ASN Jakarta Berpoligami di Eranya
Kepala Daerah Tunda Dilantik, Jabatan Pj Diminta Diperpanjang
Anggota TNI AD Aniaya Perempuan di Tangsel Hingga Tewas
DPR akan Gelar Rapat Ulang Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
Guru Ngaji Banting Balita di Tangerang, Dalih Kesal Sama Korban
Komnas HAM Dorong SUHAKAM Investigasi Penembakan PMI di Malaysia