News - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, mendukung Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia untuk menjadi Ketua umum Partai Golkar. Nurdin mengklaim kader Partai Golkar se-Indonesia akan mendukung mantan Ketua Umum HIPMI itu jika mendaftar sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, 20 Agustus 2024 mendatang.

"Saya pribadi juga mendukung Pak Bahlil karena dia adalah kader Golkar yang potensial, track record-nya juga sangat memadai untuk memimpin Golkar ke depan," kata Nurdin saat ditemui usai kegiatan Kementerian Pertahanan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Pelti di Jakarta, Rabu (14/8/2024) sebagaimana dikutip Antara.

Akan tetapi, Nurdin, selaku salah satu petinggi Partai Golkar, mengatakan, partai berlambang beringin itu akan tetap membuka kesempatan kader yang ingin maju dan merasa layak untuk menjadi penerus Airlangga. Apabila hanya Bahlil yang mendaftar, Nurdin mengatakan hal itu adalah bagian dari proses musyawarah.

Di samping itu, dia memastikan bahwa Bahlil memenuhi syarat untuk maju sebagai calon ketua umum. Apalagi, Bahlil pernah mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan kader Partai Golkar.

"Dia pernah menjadi pengurus Golkar, dan persyaratannya minimal 5 tahun dan satu periode itu sudah cukup, dan Pak Bahlil memenuhi syarat itu. Jadi, tidak perlu mengubah anggaran dasar," kata dia.

DPP Partai Golkar sebelumnya menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Plt. Ketua Umum Partai Golkar setelah Airlangga Hartarto mengajukan pengunduran diri dari kursi ketua umum. Hal itu diputuskan dalam rapat pleno partai yang digelar pada Selasa (13/8/2024) malam.

Dalam pidato perdana sebagai Plt. Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang mengumumkan bahwa pelaksanaan rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan musyawarah nasional (munas) pada tanggal 20 Agustus 2024. Beberapa hal menurutnya akan dibahas dalam rapimnas dan munas tersebut, yakni langkah politik partai hingga penentuan Ketua Umum Partai Golkar.