News - Mukroni kaget saat menemui fakta bahwa beras di lapak langganannya naik sekitar Rp100-200 per kilogram. Namun, sebagai pemilik warung tegal (warteg), sudah pasti dia membeli bahan pangan pokok tersebut dalam jumlah besar.
Sehingga, kenaikan harga yang dirasanya sudah mulai terjadi sejak awal Desember 2024 ini cukup memberatkan baginya.
“Naiknya memang, kan, per kilo ya Rp100-200. Tapi kan kalau kami [beli] jumlahnya besar, kan, lumayan juga, kan, per karungnya. Kami enggak mungkin beli sekilo doang. Itu, kan, juga dampaknya lumayan gitu, kan,” kata Mukroni, saat berbincang dengan Tirto, Selasa (3/12/2024).
Kenaikan harga beras itu, menurut dia, masih akan berlanjut dan semakin tinggi ketika tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen resmi diterapkan per 1 Januari 2025. Beras memang menjadi salah satu barang yang dikecualikan dari tarif PPN bersama gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan dan sayur-sayuran.
Namun, ekosistem logistik di baliknya, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) tak bisa bebas dari pungutan pajak. Alhasil, berbagai bahan pangan tersebut tetap saja akan mengalami kenaikan harga.
Padahal, pasca pandemi Covid-19, para pengusaha warteg belum pulih-pulih amat dari keterpurukan. Rencana pemerintah untuk mengubah skema penyaluran BBM bersubsidi, yang dikhawatirkan akan membuat harga bensin golongan tertentu mengalami kenaikan menambah kekhawatiran yang bercokol di kepala Mukroni semakin besar.
Sebab, sebagai Ketua Kowantara, dia mendapat laporan sudah ada sekitar 200 usaha warteg mati karena pelemahan daya beli masyarakat. Parahnya, jumlah itu hanya didapatnya dari satu daerah saja, Jakarta Timur, belum dari sudut-sudut lain Jakarta. Tahun depan, dengan penaikan harga berbagai barang imbas penyesuaian tarif PPN dan perubahan skema BBM, dia takut keberlangsungan usaha warteg akan semakin terancam.
“Kalau misalnya (harga) bahan naik, kan, menu harganya akan kami naikkan mau enggak mau. Itu juga akan berdampak kepada pelanggan dengan daya beli belum pulih. Dan ya itu tadi income kami akan berkurang dan ekonomi rakyat bawah menjadi stagnan atau malah turun,” kata Mukroni.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Daya Beli Lesu, Masihkah Tanggal Diskon di 2025 Menggiurkan?
Tantangan Pasar Saham 2025: Dari Geopolitik hingga Perang Dagang
Deretan Kebijakan Ekonomi Kontroversial Pemerintah Selama 2024
Bappenas: Makan Bergizi Gratis Sumbang Pertumbuhan Ekonomi 0,86%
Populer
Edy Rahmayadi Minta MK Batalkan Kemenangan Bobby-Surya
Daya Beli Tertekan, Harga Pangan Kian Menggila
Era Bakar Uang Meredup, Startup Unicorn Berjuang Agar Tak Lenyap
Ketua DPD Saran Gunakan Dana Zakat untuk Biayai Program MBG
Apa Faktor Utama Penyebab Kebakaran di Los Angeles?
Meutya Klaim Tak Kenal Rudy Valinka yang Dilantik Stafsus
Untung Rugi RI Beli Minyak Rusia usai Resmi Jadi Anggota BRICS
PT KAI Memberlakukan Gapeka 2025 per 1 Februari 2025
Flash News
Khofifah Dorong Prabowo Terapkan MBG di Sekolah TK Islam
KKP Diminta Tindak Tegas Pembuat Pagar Laut 30 Km di Tangerang
KPK Bantah Hasto Tak Ditahan karena Megawati Telepon Prabowo
PBNU Ungkap Syarat Ketat jika Dana Zakat Biayai Program MBG
Khofifah Undang Prabowo Hadiri Kongres Muslimat NU di Surabaya
Andika Cabut Gugatan Pilkada, Ahmad Luthfi Tunggu Penetapan MK
Wali Kota Jaktim Telusuri Identitas Anak Main Skuter di Jalan
Respons Pigai soal Perusahaan yang Belum Pekerjakan Difabel
Dapur Umum MBG di Bantul Ditargetkan Berjalan Akhir Januari 2025
Kejagung Siap Lindungi Bambang Hero usai Dilaporkan ke Polisi
BPBD Jakarta Minta Publik Buat Turap Mandiri Antisipasi Longsor
Pratikno Akui Penyaluran Makan Bergizi Gratis Belum Merata
Ketua DPD Saran Gunakan Dana Zakat untuk Biayai Program MBG
Skrining Kesehatan Gratis, Menko PMK: Cegah Penyakit Kronis
Yusril Harap MK Bisa Segera Hapus Ambang Batas Parlemen