News - Pernyataan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, yang mengizinkan kadernya untuk menabrak aturan asal tidak ketahuan menuai kontroversi. Pernyataan Bahlil itu disampaikan dalam Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilukada Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah di Grand Mercure, Solo Baru, Sabtu (5/10/2024).
Awalnya, Bahlil memperkenalkan Respati Ardi dan Astrid Widayana sebagai Calon Wali kota Solo dan Wakil Wali kota Solo yang berasal dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu lantas memberikan semangat kepada keduanya untuk bertarung di Pilkada 2024.
Sebagai mantan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipmi periode 2015-2019, Bahlil menyebut bahwa Hipmi bertarung tidak pernah kalah dan selalu menang. Kalau ada potensi kalah, kata Bahlil, buat caranya bagaimana agar menang dengan cara apapun, termasuk menabrak aturan.
"Lakukan cara apapun, jangan tabrak aturan. Kalau tabrak aturan yang penting jangan ketahuan," ucap Bahlil.
Analis Sosio-politik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Musfi Romdoni, menilai pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bahlil belum sadar jika dirinya adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai, Bahlil seharusnya sadar jika setiap pernyataannya akan menjadi sorotan mata kamera dan jadi pembicaraan publik.
“Bahlil terlihat tidak bisa membedakan pernyataan di forum tertutup dan forum terbuka. Ini yang jadi pertanyaan. Apakah Bahlil memang 'bodo amat', yang dalam artian dia tidak peduli itu forum terbuka atau tertutup,” ujar Musfi kepada Tirto, Rabu (9/10/2024).
Musfi meragukan Bahlil tidak memiliki kelihaian dalam menyusun pidato sebagai pejabat dan ketua umum partai. Meski demikian, kata Musfi, semestinya Bahlil punya staf dan tenaga ahli untuk menyusun pidato. Tapi memang kelihatannya tidak demikian, karena Bahlil memang ingin pidato apa adanya, tidak peduli forumnya.
“Saya kira sikap itu perlu diperbaiki. Sebagai menteri dan ketua umum partai, Bahlil perlu menjaga muruah jabatannya dengan mengeluarkan pidato yang sesuai,” ungkapnya.
Pidato kemarin, lanjut Musfi, membuat publik berpikir jika menabrak aturan memang sudah jadi kebiasaan para pejabat, terlebih asal tidak ketahuan. Maka sekali lagi, menurut Musfi, Bahlil perlu menjaga muruah jabatannya dan muruah yang telah memberinya amanah.
“Bahlil harus bisa membedakan forum tertutup dan terbuka, jangan meneruskan kebiasaan untuk pidato seperti tongkrongan warung kopi,” ujar dia.
Terkini Lainnya
Sikap yang
Tak PantasMengonfirmasi Sebuah Kenyataan
Artikel Terkait
Bahlil akan Undang Pejabat Baru Pertamina Bahas Lifting Migas
Bahlil Akan Usul ke Prabowo Skema Subsidi LPG 2025 Tak Berubah
Mobil Pelat Hitam CC Besar Terancam Tak Boleh Isi BBM Subsidi
Prabowo Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Tim Subsidi Energi
Populer
Maruarar Merasa Tidak Mendapat Dukungan dari Kementeriannya
Ironi Peternak Sapi Perah, Terjerat Pajak Hingga Gulung Tikar
Densus 88 Tangkap 3 Teroris di Jawa Tengah
Babak Baru Kasus Antam vs Budi Said: Negara Tak Boleh Kalah
Fenomena Lipstick Effect: Mendorong Utang, Menggerus Tabungan
Dituduh Langgar SOP, Poltracking Putuskan Keluar dari Persepi
Pilgub Jateng dalam Sorotan, Tarung Pengaruh Megawati vs Jokowi
Ketua FPI: Aksi 411 Jangan Sampai Ditunggangi Pendukung Ahok
Flash News
Prabowo Jamin Bantuan Warga Terdampak Erupsi Lewotobi Tercukupi
Ghufron: Prabowo Bisa Anulir Hasil Seleksi Capim KPK Era Jokowi
Kuasa Hukum Tom Lembong Minta Menteri Perdagangan Lain Diperiksa
KPK: Desk Antikorupsi Polkam Jangan Tumpang Tindih Penindakan
Herman Deru Temui Jokowi di Solo Minta Dukungan Pilgub Sumsel
Budi Gunawan Ogah Buka Data Bandar Judi Online di Luar Negeri
Densus 88 Ungkap Identitas dan Peran 3 Teroris di Jawa Tengah
Prabowo Lantik BG & Tito Jadi Ketua dan Wakil Ketua Kompolnas
Tanggapi Survei Litbang Kompas: Pramono Lega, RK Menolak
Kejaksaan Periksa Edward Tannur sebagai Saksi Kasus Suap Hakim
Prabowo Lantik Iffa Rosita Jadi Anggota KPU Gantikan Hasyim
Kejagung Usut Peran Pejabat PN Surabaya di Kasus Ronald Tannur
Kejagung Periksa Lagi Zarof Ricar Terkait Suap dan Gratifikasi
Survei Litbang Kompas: Pramono-Rano Unggul Atas RK-Suswono
Dituduh Langgar SOP, Poltracking Putuskan Keluar dari Persepi