News - PP Muhammadiyah belum memutuskan untuk memanfaatkan izin pengelolaan tambang atau menolaknya. Menurut Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, internal Muhammadiyah masih melakukan kajian terhadap kebijakan izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan yang tertuang dalam PP 25 Tahun 2024.

Mukhaer juga mengatakan bahwa ada pro dan kontra di internal Muhammadiyah terkait kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut.

"Pihak pemerintah ya, belum datang ke PP Muhammadiyah. Sehingga, sampai sekarang kami belum memutuskan ya atau tidak. Perdebatan di Muhammadiyah itu sangat hangat, hangat sekali," kata Mukhaer dalam diskusi daring Polemik Trijaya, Sabtu (8/6/2024).

Mukhaer mengatakan bahwa sebagian anggota Muhammadiyah mengapresiasi niat pemerintah yang mau melibatkan rakyat dalam pengelolaan tambang. Selain itu, mereka juga memandang pengelolaan tambang sebagai ruang dakwah baru bagi Muhammadiyah.

Di sisi lain, sebagian anggota Muhammadiyah lebih berhati-hati dan mengambil sikap kontra. Merekapunya kesadaran bahwa dunia pertambangan diisi mafia juga dikuasai oligarki dari hulu hingga hilir. Mereka juga masih skeptis masalah pasar dan pembelinya.

Selain itu, pihak yang kontra juga mempersoalkan aspek lingkungan hidup, pembangunan keberlanjutan, hingga masalah eksploitasi. Mukhaer mengatakan bahwa perdebatan di PP Muhammadiyah yang alot masih belum memungkinkan untuk mengambil kesimpulan.

Oleh karena itu, pihaknya baru bisa mengambil keputusan setelah para petinggi Muhammadiyah mengambil sikap dalam waktu dekat.

"Nanti, mungkin dalam pekan depan itu sudah ada Insyaallah kepastianya," kata Mukhaer.