News - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengungkapkan adanya pejabat yang memindahkan anaknya ke sekolah favorit saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Awalnya, dia menjelaskan banyak orangtua yang ingin anaknya masuk sekolah favorit dengan menghalalkan segala cara.

"Di setiap kota, daerah, [sekolah] negeri yang favorit dan diburu oleh semua orangtua dengan segala cara. Kemudian karena dia banyak yang berminat, maka disitulah praktek-praktek penyimpangan itu terjadi," urai Muhadjir di gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Dia menjelaskan praktik penyimpangan yang terjadi adalah jual-beli kursi di sekolah favorit saat proses PPDB berlangsung. Ada juga orang tua yang memindahkan data kependudukannya di lokasi yang lebih dekat dengan sekolah favorit.

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan banyak pejabat yang menitipkan anaknya di sekolah-sekolah favorit. Di satu sisi, banyak sekolah negeri yang justru sepi pendaftar karena dianggap tidak favorit.

"Kemudian juga [sekolah favorit] menjadi titipan para pejabat. Bukan itu saja, itu istri-istrinya pejabat juga semuanya direkomendasi dipindah di sekolah favorit itu," ungkap Muhadjir.

"Sementara ada sekolah negeri juga, tapi enggak ada peminatnya, karena dianggap enggak mutu, sekolah pinggiran," tambah Muhadjir.

Eks Kemendikbud ini menyoroti nasib anak-anak yang tinggal disekitar sekolah favorit tetapi tidak bisa mengemban pendidikan di sekolah tersebut. Pasalnya, bisa jadi anak tersebut tidak memenuhi kriteria PPDB di sekolah tersebut. Kemungkinan kedua, keluarga anak tersebut kurang mampu. Sang anak kemudian harus bersekolah di lokasi yang jauh dari kediamannya.

"Di Jakarta ini ada yang lima jam. Pernah saya [menemukan] kasus itu, ada anak yang ngambil sekolah perjalanan lima jam. Padahal enggak sampai 200 meter [dari kediaman anak tersebut], itu ada sekolah negeri itu. Kalau sudah seperti itu, di mana, secara sosial, adil enggak," urai Muhadjir.