News - Kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi di Tanah Air tengah menghadapi upaya pembungkaman.

Tidak hanya menyasar pewarta, kriminalisasi terhadap narasumber kini ikut digunakan sebagai senjata untuk menghasilkan efek bungkam dan jera. Padahal, narasumber merupakan salah satu unsur utama dari pemberitaan.

Kriminalisasi terhadap narasumber kali ini menimpa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Hasto dipanggil kepolisian untuk pemeriksaan dugaan tindak pidana Penghasutan dan atau Menyebarkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memuat Pemberitaan Bohong Yang Menimbulkan Kerusuhan di Masyarakat.

Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 28 ayat (3) Jo. Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 (depan gedung DPR-MPR RI) dan Gambir, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2024 dan tanggal 19 Maret 2024. Pelapor Hasto ialah Hendra dan Bayu Setiawan.

"Saya agak heran karena yang dipersoalkan itu adalah wawancara saya dengan salah satu media, yaitu dengan SCTV. Padahal, fungsi partai itu melakukan pendidikan politik, fungsi partai itu melakukan komunikasi politik, termasuk menyuarakan hal-hal yang tidak benar," tutur Hasto.

Pelaporan terhadap Hasto menjadi fenomena atau modus baru dalam membungkam dunia jurnalistik, yakni dengan melaporkan narasumber atas informasinya yang disajikan di media massa.

Dasar tersebut, kerap dijadikan pelapor sebagai landasan untuk memasukkan ke ranah pidana. Langkah ini menjadi krusial terhadap kebebasan berekspresi khususnya pers.

“Ini bukan sekali dua kali terjadi,” ujar Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida, kepada Tirto, Selasa (4/6/2024).

AJI sering mendapatkan narasumber pemberitaan yang justru berhadapan dengan hukum setelah wawancara dengan jurnalis dan pernyataannya ditayangkan.

Padahal pernyataan atau informasi narasumber dalam pemberitaan merupakan produk jurnalistik, dan yang bertanggung jawab adalah pemimpin redaksi (Pemred) media pers tersebut.

“Kasus yang paling baru, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendatangi Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa petang, 19 Maret 2024 lalu,” ujar Nany.

Dalam perkara ini, Bahlil melaporkan narasumber Tempo yang mengungkap penyimpangan terkait kebijakan pencabutan dan pemulihan ribuan izin usaha pertambangan (IUP).

Ada 13 item pengaduan redaksional yang diadukan Bahlil terhadap Tempo, baik melalui platform majalah maupun ‘Bocor Alus Politik’ yang tayang pada Sabtu, 2 Maret 2024.

“Juga kasus-kasus kekerasan seksual, di mana narasumbernya yang menjadi korban kasus kekerasan seksual dilaporkan. Ini terjadi pada narasumber media Project Multatuli,” ujar Nany.

Berdasarkan catatan Tirto, narasumber Project Multatuli memang sempat dilaporkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena membeberkan kasus kekerasan seksual yang dialami anaknya.

Pelaporan itu dilakukan terduga pelaku yang memperkosa tiga anak di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada 2021.

Dalam produk jurnalistik Project Multatuli tahun ini, dua narasumber mereka juga dilaporkan ke polisi karena membeberkan kasus dugaan kekerasan seksual.

Narasumber itu, yang merupakan ibu korban dan pendamping hukum pihak korban, dilaporkan ke Polres Baubau dengan Pasal 310 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE juncto Pasal 45 UU 19/2016. Pelapor adalah A, yang menilai kedua narasumber itu menyebarkan berita bohong dan fitnah.

Selain itu, kriminalisasi terhadap narasumber juga sempat menyeret Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo. Agus dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Persaudaraan Aktivis dan Warga (Pandawa) Nusantara.

Laporan tersebut terkait pernyataan Agus soal Presiden Joko Widodo yang mengintervensi kasus korupsi e-KTP. Agus ketika itu sedang menjadi narasumber dalam program Rosi di Kompas TV.