News - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Enny Nurbaningsih, menegaskan, pemeriksaan terhadap Hakim Konstitusi, Ridwan Mansyur, yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berkaitan dengan proses sidang perkara MK maupun politik.
"Tidak ada kaitan dengan persidangan di MK, tidak ada. Pilkada juga tidak ada. Tidak ada sama sekali," kata Enny di Gedung MK, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Tanpa menyebutkan perkara pemeriksaan, Enny menjelaskan bahwa Ridwan diperiksa KPK selama satu jam dan hanya memberikan petunjuk bahwa kasus itu berkaitan dengan Mahkamah Agung, tempat Ridwan bekerja sebelumnya.
"Mungkin ada kaitan, beliau mengatakan dengan hal yang terjadi pada waktu di MA. Yang saya kira semua sudah tahu, itu ada kaitan dengan persidangan yang sedang dilakukan MA sekarang ini," kata Enny.
Enny menerangkan, Ridwan telah dijadwalkan KPK untuk diperiksa pekan lalu. Namun, dia baru hadir pada hari ini karena memiliki waktu luang dari jadwal sidang.
"Ya mungkin di sana penjadwalannya saya kira ya, karena penjadwalannya kemudian beliau minta diundur, karena tidak memungkinkan waktunya untuk meninggalkan persidangan, sehingga beliau minta waktu sebelumnya, bahwa hari ini memungkinkan," kata dia.
Sementara itu, KPK telah mengonfirmasi bahwa penyidik memeriksa Ridwan Mansyur sebagai saksi kasus dugaan suap dengan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan.
"Betul diperiksa sebagai saksi, perkara MA, tersangka Hasbi Hasan," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).
Usai diperiksa, Ridwan tak banyak bicara. Ia hanya menegaskan sudah menyampaikan keterangan pada penyidik sebagai saksi dan tidak menyebut perkaranya.
"Cuma memberi keterangan, sudah selesai," kata Ridwan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Zarof Ricar Minta Dibebaskan dari Kasus Suap & Gratifikasi
Tom Lembong dan Charles Sitorus Dilimpahkan ke JPU Hari Ini
KPK Yakin Hasto Tak Akan Kabur usai Kalah Praperadilan
Terima Suap Rp55,4 M, PPK BTP Semarang Dituntut 4 Tahun Penjara
Populer
Kisah Pemanfaatan Panas Bumi & Semangat Warga Kamojang
Polri Ungkap Modus Pemasangan Pagar Laut di Bekasi
24 Kepala Daerah Terpilih Absen Tes Kesehatan Sebelum Pelantikan
KPK Segera Ambil Tindakan Tegas ke Wali Kota Semarang
Pendiri Startup Kecilin Masih Hilang di Sekitar Pantai Bantul
Kisah Hilangnya Michael Rockefeller di Tanah Papua
BEM UI & BEM SI akan Demo Tolak Pemangkasan Anggaran Hari Ini
Dua Penyidik Polda Sumut Peras Kepala Sekolah di Nias
Flash News
RUU Minerba Sepakat Dibawa ke Paripurna untuk Jadi UU Besok
Partai Buruh Buka Peluang Dukung Prabowo di Pilpres 2029
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Hasto Sebagai Tersangka Pekan Ini
Polisi Tindak 100 Travel Gelap Selama Operasi Keselamatan Jaya
Zarof Ricar Minta Dibebaskan dari Kasus Suap & Gratifikasi
Imigrasi Tangkap 3 WN Pakistan karena Pakai Dokumen Palsu
Hasto Kembali Ajukan Praperadilan, Sidang Perdana 3 Maret
Poin Baru RUU Minerba: Kampus Batal Kelola Tambang
Partai Buruh Minta Pemerintah Kaji Ulang Retret Kepala Daerah
Menkum Sudah Teken Surat Ekstradisi Pemulangan Paulus Tannos
Menkum: Jumlah Penerima Amnesti Turun dari 44 Ribu jadi 19 Ribu
Prasetyo Edi Jelaskan Kronologi Kasus Korupsi Lahan Cengkareng
Polri Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Pagar Laut Bekasi
Aksi Indonesia Gelap di Bali Tolak Pemangkasan Dana Pendidikan