News - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan posisi Pusat Data Nasional (PDN) ke depannya tidak mungkin diungkap kepada publik. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja (raker) perdana bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (5/11/2024).
Menurutnya, lokasi PDN merupakan salah satu national interest atau kepentingan nasional yang sifatnya rawan. Sehingga, sudah seharusnya hanya diketahui oleh pihak yang berkewenangan saja.
“Berikutnya kami mohon izin Pak Ketua [Komisi I DPR} dan para pimpinan, untuk posisi Pusat Data Nasional lainnya nanti tidak mungkin kami sampaikan ke publik karena ini bersifat juga terhadap kerawanan atau menjaga national interest,” kata Meutya dalam rapat.
“Jadi, untuk Komisi I saja nanti mungkin bisa kami jelaskan. Namun, karena rapat ini bersifat terbuka, kami tidak mungkin menyebutkan lokasi-lokasi Pusat Data Nasional yang akan direncanakan kita buat bersama,” sambung dia.
Meutya mengatakan bahwa salah satu Pusat Data Nasional yang telah diketahui saat ini berada di Cikarang, Jawa Barat. PDN Cikarang akan melakukan prosesi serah terima dari pengembang kepada Kementerian Komdigi pada akhir Desember 2024 mendatang.
Sebelum memasuki ruang rapat, Meutya mengaku grogi karena akan mendapat cecaran pertanyaan dengan kapasitasnya sebagai menteri. Pasalnya, sebelum ditunjuk menjadi menteri, Meutya adalah Ketua Komisi I DPR periode 2019-2024.
"Deg-degan, ya, pindah tempat duduk. Biasanya saya yang bertanya, nanti saya yang akan menjawab," kata Meutya sebelum memasuki ruang rapat Komisi I.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Prabowo Wajibkan Jajaran Pemerintahannya Gunakan e-Katalog
Prabowo Klaim MBG Buat Perputaran Keuangan Desa Hingga Rp 8 M
Prabowo Minta Menteri & Kepala Daerah Perangi Kebocoran Anggaran
Mendikdasmen Rilis Pembaruan Pengelolaan Kinerja Guru
Populer
Yusril Buka Kemungkinan Bahas Lembaga Tunggal Tangani Korupsi
PKB & PDIP Kuasai Jawa Timur, tapi Kenapa Justru Kalah Pilkada?
Airlangga Usul BRI & BSI Jadi Bullion Bank, Begini Tanggapan OJK
Hoaks Jokowi dan Kapolri Mendatangi Rumah Gus Miftah
Kronologi Kebakaran Rumah di Kemayoran Jakarta Pusat
Grab Siap Beri Data Mitra Pengemudinya untuk Didata Pemerintah
Ledakan di Kawasan Bulungan Diduga dari Tabung Gas di Spa Winner
Kontradiksi Bahlil dan Komitmen Setengah Hati Transisi Energi
Flash News
Pimpinan KPK Keluhkan Kurang Lakunya Lelang Barang Rampasan
Imigrasi Kualanamu Perketat Awasi PMI Ilegal saat Libur Nataru
Prabowo Wajibkan Jajaran Pemerintahannya Gunakan e-Katalog
Ledakan Spa di Jaksel karena Gas Pemanas Air, 7 Orang Luka
Prabowo Klaim MBG Buat Perputaran Keuangan Desa Hingga Rp 8 M
Soal Kebakaran di Kemayoran, Warga: Tak Sempat Selamatkan Barang
Prabowo Minta Menteri & Kepala Daerah Perangi Kebocoran Anggaran
Polisi Cecar Ibu MAS 30 Pertanyaan tentang Kasus Lebak Bulus
Sidang Tuntutan Korupsi Jual-Beli Emas Antam Budi Said Ditunda
Menkes Bantah Ikut Cawe-cawe dalam Dualisme Kepemimpinan PMI
Ledakan di Kawasan Bulungan Diduga dari Tabung Gas di Spa Winner
Komnas HAM Telah Beri Rekomendasi Soal Kasus Penembakan Gamma
Transjakarta Luncurkan 200 Bus Listrik demi Kurangi Emisi di DKJ
Ledakan Gedung Perkantoran di Bulungan, Karyawan Luka & Lemas
Pohon Tumbang di Monkey Forest, 2 WNA Dilaporkan Tewas