News - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Basuki Hadimuljono, menilai KementerianPerumahan akan mampu mengatasi permasalahan backlog perumahaan yang sampai saat ini masih menjadi momok bagi Indonesia. Sebab, dengan dipisahkannya Kementerian Perumahaan dari PUPR, pemerintah jadi bisa lebih fokus dalam mengatasi masalah perumahaan di Tanah Air.

Dengan itu pula, program Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah secara bertahap bisa terealisasi.

"Itu bagus, ya, menurut saya. Karena, Beliau [Prabowo] punya rencana program 3 juta rumah per tahun untuk perkotaan, pedesaan gitu kan. Jadi, dengan adanya Kementerian Perumahan, bahwa Pemerintah Pak Prabowo-Gibran akan lebih fokus lagi," kata Basuki saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Berdasar catatan Kementerian PUPR, angka backlogperumahan pada akhir 2023 masih sebesar 12,7 juta. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 1,7 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 11 juta.

Menurut Basuki, program 1 juta rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sudah terealisasi. Namun, program ini belum mampu menurunkan angka backlogperumahan secara signifikan.

"Karena backlog-nya masih banyak. Masih sekitar 9 jutaan. Itu dengan Kementerian Perumahan menurut saya lebih bagus, lebih fokus," imbuh Basuki.

Sebelumnya, Basuki mengungkapkan bahwa pihaknya menghargai rencana pemerintah baru yang bakal membentuk Kementerian Perumahan yang lepas dari Kementerian PUPR. Menurutnya, kementerian atau lembaga hanyalah mesin untuk menjalankan program-program pemerintahan yang sedang berjalan.

"Tidak masalah. Jadi, kalau yang selalu saya bilang, organisasi itu hanya satu vehicle untuk mencapai satu tujuan. Dulu PU jadi PU saja, [Kementerian] Perumahan sendiri kan? Bergabung sekarang PUPR. Sekarang kalau mau dipisah lagi Perumahannya, ya, enggak masalah," katanya usai rapat bersama Komisi V DPR RI, Senin (9/9/2024).

Narasi pemisahan Kementerian Perumahaan dari PUPR itu pertama kali disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).

Dia membeberkan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Kementerian Perumahan sendiri karena ingin fokus dalam mengembangkan sektor usaha perumahan.

Dengan dipisahkannya Kementerian Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) nantinya bisa lebih fokus menggarap persoalan infrastruktur.

"Kita sudah masukkan angka kepada RAPBN kita tahun depan. Angka waktu kita tetapkan Rp53 triliun untuk mulai dan Pak Prabowo sudah setuju. Kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim.