News - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menawarkan kepada Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, untuk membangun sekolah HAM sementara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM.
"Saya sudah bicara sama Menteri HAM, kalau mau membuka cikal bakal menyangkut universitas tentang HAM bisa sementara gabung di BPSDM, Poltekim-nya Kementerian Hukum," kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Menurutnya, Pigai bisa merealisasikan keinginannya tersebut jika memang sudah memiliki anggaran. "Sehingga nanti ke depan kalau ada anggaran sudah tersedia cikal bakalnya," ucap Supratman.
Politikus Gerindra itu mengatakan tawaran tersebut tergantung Pigai. Sebab, kata dia, membangun universitas tidak gampang, karena harus menyusun naskah akademik serta meminta persetujuan kementerian terkait lainnya.
"Tergantung beliau, karena harus menyusun naskah akademik, banyak persyaratan baru, kemudian kami minta untuk ke Menteri Pendidikan, lalu kementerian teknis lainnya meminta persetujuan," tutur Supratman.
Ia mengatakan tawaran tersebut sedang dipikirkan Pigai. Menurutnya, ia belum berkomunikasi lagi dengan Pigai setelah tawaran tersebut.
Sebelumnya, Natalius Pigai mengusulkan agar Kementerian HAM mempunyai anggaran hingga Rp20 triliun. Pasalnya, Pigai berniat membangun universitas HAM bertaraf internasional yang dilengkapi laboratorium HAM dan rumah sakit.
"Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf Internasional terpadu dengan pusat studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika), laboratorium HAM termasuk forensik, rumah sakit HAM, dan lain-lain," kata Pigai saat dikonfirmasi Tirto, Jumat (25/10/2024).
Menurut Pigai, universitas HAM itu nantinya akan dipimpin oleh putra Indonesia yang kompeten di bidang HAM. Langkah itu, kata dia, merupakan upaya agar Indonesia punya ikon HAM, bahkan satu-satunya di dunia.
"Kader HAM membangun kesadaran HAM di 78 ribu desa, masih banyak lagi," sambung Pigai menjelaskan visinya.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Kemenperin: INSW Penting bagi Aktivitas Industri & Perdagangan
Prabowo Resmikan Terowongan Istiqlal-Katedral Senilai Rp39 M
Mentan: Perpres Irigasi Diteken Presiden Paling Lambat Besok
Prabowo Minta Polri Kurangi Acara Seremonial saat HUT
Populer
Fenomena Gaya Hidup Slow Living di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Beda Hasil Dukungan Jokowi di Solo: Respati Menang, Lutfhi Kalah
Kisruh Dualisme PMI Ancam Layanan Kesehatan Optimal Masyarakat
Gubernur Bisa Dicopot Prabowo karena Revisi UU DKJ, Benarkah?
Komnas Perempuan: Pinjol Pemicu Baru Terjadinya Kasus Femisida
Pilkada Dianggap Mahal, Prabowo Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD
Kemenangan Pramono-Rano Bukti Pemilih Jakarta Kritis pada Elite
Menguak Jaring Gelap Judol: Antara Korban, Algoritma, & Harapan
Flash News
Pilkada Dianggap Mahal, Prabowo Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD
Prabowo: Di Setiap Parpol Pasti Ada Perkubuan, termasuk Gerindra
Prabowo di HUT Golkar: Nyaman Ada Mbak Puan Jadi Check & Balance
Bahlil Ingin Kader Golkar Tiru Kegigihan Prabowo
Bahlil Ungkap Ketum Golkar Belum Tentu Bisa Jadi Presiden
Kejari Semarang Tahan Tersangka Penyelundupan Miras dari Cina
Laporan Kinerja Dewas KPK: 109 Insan KPK Kena Sanksi Etik
Curhat Dewas Pusing Tangani Pelanggaran Etik Pimpinan KPK
Hakim Ini Dissenting Opinion, Sebut Ronald Tannur Tak Bunuh Dini
Pramono: Korban Kebakaran Kemayoran Ingin Hunian Lebih Layak
Realisasi Janji Kampanye Masuk Agenda 100 Hari Kerja Pramono
Prabowo Resmikan Terowongan Istiqlal-Katedral Senilai Rp39 M
Mentan: Perpres Irigasi Diteken Presiden Paling Lambat Besok
Polisi Bongkar Pabrik Produksi Narkoba Happy Water di Bandung
Riza Patria: Pimpinan Koalisi RIDO Minta Tak Usah Daftar ke MK