News - Menkominfo, Budi Arie Setiadi, memastikan pemerintah tidak akan membayar uang tebusan untuk mengaktifkan kembali Pusat Data Nasional (PDN) setelah diserang ransomware LockBit 3.0.

"Tidak akan [dibayar]," tegas Budi saat ditemui kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Budi mengatakan, sistem yang rusak adalah sistem Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dibangun di Surabaya dan pemerintah tengah menunjuk tim untuk memulihkan sistem tersebut.

Menurutnya, pemerintah memprioritaskan sistem kembali normal. Mereka juga tengah mem-backup data sebagai salah satu solusi

"Ini lagi migrasi," kata Budi.

Ia juga memastikan data pribadi warga aman dan menjamin penjagaan data tersebut. Menurutnya, pemerintah tengah melakukan evaluasi dan segera menyelesaikan masalah semaksimal mungkin.

"Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita lagi evaluasi, BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) lagi forensik," tuturnya.

Sementara Menkumham, Yasonna H. Laoly, mengatakan mereka menunggu perbaikan data PDN (Pusat Data Nasional) untuk pemulihan data keimigrasian. Kini, mereka migrasi data ke server Amazon hingga sistem PDN kembali normal.

"Ya, kita terpaksa migrasi dulu. Jadi menunggu PDN baik kita harus emergency apa, solusi emergensi. Jadi kita pakai apa, yang Amazon dulu," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Pemerintah sebelumnya membenarkan bahwa gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang mengakibatkan gangguan layanan publik akibat virus LockBit. Salah satu layanan yang terganggu adalah layanan keimigrasian.

Virus berjenis ransomware ini dilakukan tim peretas LockBit yang meminta uang tebusan 8 juta dolar AS agar sistem kembali normal.