News - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi regional tumbuh cukup tinggi pada kuartal I 2024. Hal ini seiring dengan akselerasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, hilirisasi mineral, dan tambang di beberapa wilayah di Timur Indonesia.

“[Pertumbuhan ekonomi] Kalimantan 6,17 persen pada kuartal I ini juga karena akselerasi pembangunan IKN. Sementara Maluku, Papua dengan beberapa proyek hilirisasi di lokasi tersebut juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 12,15 persen,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bersama Pemerintah di Gedung Parlemen, Selasa (11/6/2024).

Sebagai rincian, ekonomi Sumatra tumbuh 4,21 persen pada kuartal I 2024, dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 21,85 persen. Sedangkan, Kalimantan tercatat tumbuh 6,17 persen, melonjak dari pertumbuhan di sepanjang 2023 yang sebesar 5,43 persen dan kontribusi sebesar 8,19 persen terhadap PDB nasional.

Pada saat yang sama, Sulawesi memberikan kontribusi pertumbuhan terhadap ekonomi nasional sebesar 6,89 persen, dengan pertumbuhan regional mencapai 6,35 persen pada kuartal I 2025. Lebih kecil dari pertumbuhan di sepanjang 2023 yang sebesar 6,39 persen.

Sedangkan untuk Bali dan Nusa Tenggara pada periode yang sama tercatat tumbuh 5,07 persen, dengan kontribusi terhadap ekonomi nasional sebesar 2,75 persen. Untuk Maluku dan Papua, Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan di tiga bulan pertama mencapai 12,15 persen, melonjak dari pertumbuhan sepanjang 2023 yang hanya 7,05 persen. Sedangkan kontribusi pertumbuhan wilayah Timur Indonesia itu terhadap perekonomian nasional sebesar 2,62 persen.

“Jawa dalam hal ini yang memang menentukan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan share 57,70 persen tetap terjaga pertumbuhannya di sekitar 5 persen, meskipun di kuartal I pertumbuhannya ada di bawah sedikit 5 persen, yaitu 4,84 persen,” ujar Sri Mulyani.

Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, tingkat kemiskinan serta pengangguran di Indonesia juga turut menurun.

“Artinya, kita sudah berhasil menurunkan kemiskinan dan pengangguran sesudah mengalami lonjakan akibat pandemi, waktu itu karena kegiatan berhenti dan APBN mengalami shock luar biasa, baik di sektor kegiatan ekonomi yang berpengaruh ke pengangguran dan kemiskinan sehingga pemilihan perekonomian Indonesia di kisaran 5 persen telah berhasil menurunkan kembali tingkat kemiskinan,” kata Sri Mulyani.

Sebagai Informasi, tingkat kemiskinan di Sumatra di sepanjang 2023 tercatat sebesar 9,27 persen, turun dari tahun 2019 yang mencapai 10,0 persen. Tingkat kemiskinan di Kalimantan, di sisi lain, mencatatkan penurunan tipis dari 5,9 persen di 2023 menjadi 5,67 persen di 2019.

Pun dengan Maluku dan Papua yang masing-masing mengalami penurunan pada 2023 menjadi 12,2 persen dan 24,76 persen, dari di tahun 2019 sebesar 13,2 persen dan 26,3 persen. Kemudian, penurunan tingkat kemiskinan juga terjadi di Nusa Tenggara, yakni dari 17,9 persen di 2019 menjadi 16,99 persen di 2023.

Sebaliknya, Sulawesi tercatat mengalami peningkatan tingkat kemiskinan dari 10,2 persen di 2019 menjadi 10,08 persen di 2023. Tingkat kemiskinan di Jawa turun dari 8,4 persen pada 2019 menjadi 8,79 persen di 2023. Kemudian Bali mengalami kenaikan tingkat kemiskinan dari 3,8 persen di 2019 menjadi 4,25 persen di 2023.

“Kita akui, kalau dari kemiskinan ini, beberapa daerah tingkat kemiskinannya di atas tingkat kemiskinan nasional. Bahkan Sulawesi yang tingkat pertumbuhannya cukup tinggi, kita lihat tingkat kemiskinannya masih double digit, yaitu masih 10 persen di 2023.Untuk Maluku juga sama dan Papua bahkan juga double digit di atas 20 persen,” kata Sri Mulyani.