News - Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk pertama kali membocorkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mengambil alih komando perusahaan pelat merah tersebut. Menurutnya, Ke depan, Bulog akan bertanggung jawab langsung kepada presiden, bukan lagi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti sekarang.

Berbekal rencana itu, Wahyu mengatakan tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres). Transformasi kelembagaan, menurutnya, adalah hal yang mutlak dilakukan karena selama ini baik kelembagaan maupun kerja Bulog masih didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog.

“Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan, 'Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.' Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim,” kata dia, dikutip dari akun YouTube TVR Parlemen, Senin (25/11/2024).

Pada kesempatan lain, eks Direktur Utama PT Asabri itu mengatakan transformasi kelembagaan dinilai akan lebih mendekatkan Bulog kepada petani. Dengan demikian, stabilisasi harga pangan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Nanti konsepnya itu kami dapat APBN. Dengan APBN itu sebagai stabilisasi, ya kami bisa langsung stabilisasi. Beli dari petani, beli dari petani gula, petani jagung. Ini memperkuat fungsi kami sebagai stabilisator,” jelas dia usai rapat koordinasi bidang pangan di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

Meski begitu, dia mengakui untuk melakukan transformasi ini butuh waktu lama. Juga ada tantangan berupa potensi tumpang tindih tupoksi kerja dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Nanti itu akan dibahas lebih lanjut. Kami hanya menyiapkan konsep, urgensinya, dan strukturnya untuk diusulkan ke presiden,” imbuh Wahyu.

Dalam proses transformasi, Bulog dipastikan masih akan menggunakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN 2025. Dengan begitu, kendati Kepres rampung di tahun depan yang setelahnya dilanjut dengan masa transisi, Bulog tidak akan berhenti menyerap gabah dan beras petani.

“(Tupoksi sebagai) BUMN pangan tetap jalan, tapi tim transformasi nanti akan dibentuk dengan Keppres. Konsepnya sudah kami siapkan,” tegas Wahyu.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menjelaskan ketika transformasi terjadi, Bulog tidak akan lagi mengemban tugas komersial atau mencari keuntungan bagi perusahaan. Sebab, lembaga ini bakal dikhususkan untuk mencapai swasembada pangan yang ditargetkan bakal dicapai pada 2027, lebih ambisius dari target sebelumnya di tahun 2028.

“Untuk mencapai swasembada pangan, maka fungsi Bulog harus kembali, harus transformasi lembaganya, nggak bisa komersial lagi. Kalau komersial, nanti beli jagung rakyat, beli gabah itu kadang hitung-hitungan, Bulog ini untung apa rugi, kalau rugi diperiksa,” jelasnya.

Dari Orde Baru ke Perum Bulog

Mengutip perkataan Wahyu, jika tugas dan fungsi Bulog dikembalikan lagi ke 52 tahun yang lalu atau pada tahun 1972, artinya Bulog akan menjadi lembaga otonom langsung berada di bawah presiden.

Pada masa kepemimpinan Presiden ke-2, Soeharto, lembaga yang bernama Badan Usaha Logistik itu memang pernah menjelma sebagai elemen utama penunjang pemerintahan Orde Baru dan mendukung ketahanan negara. Bahkan, kala kelembagaan Bulog berada di bawah presiden, Indonesia sempat mencapai swasembada beras, tepatnya pada 1984 meskipun tidak bertahan lama.

Bagaimana tidak menjadi lembaga sakti dan strategis, Bulog di era Orde Baru bertugas untuk mengendalikan harga dan mengelola persediaan berbagai komoditas pangan, mulai dari beras, gula, gandum, terigu, dan masih banyak lainnya. Dengan tugas itu, ketika harga bahan pangan terlampau tinggi, Bulog akan segera turun tangan untuk menjadi stabilisator.

“Menurut purwadaksinya, Bulog adalah ‘alat negara’ yang bertugas menangani urusan logistik. Bulog dengan semangat melakukan pengadaan bahan pangan, kemudian menyalurkannya merupakan langkah strategis untuk menciptakan stabilisasi harga pangan dan menunjukkan keberpihakannya kepada petani,” kata Ketua Harian Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraatmadja, kepada Tirto, Senin (25/11/2024).

Keberpihakan tersebut terlihat dari serapan gabah dan beras petani oleh Badan Urusan Logistik di Era Orde Baru. Berdasar tulisan Achmad Dzaky Siradj dalam 70 tahun Achmad Tirtosudiro: Profil Prajurit Pengabdi (1992:216), pada 1966 badan logistik ini tak hanya mampu menyerap beras dari dalam negeri, tapi juga mengelola cadangan beras impor yang didatangkan Soeharto.

“Kolognas (Komando Logistik Nasional) selama tahun 1966 dapat membeli 640.000 ton beras dari dalam negeri dan 308.500 ton beras dari luar negeri,” tulis Achmad Dzaky Siradj.

Di sisi lain, 21 tahun sebagai Perum, Bulog yang diubah kelembagaannya menjadi perusahaan pelat merah kehilangan tajinya. Hasrat untuk menampilkan Perum Bulog menjadi raksasa bisnis pangan pun sulit diwujudkan. Justru yang menonjol adalah peran sosialnya sebagai operator pangan yang menjalankan penugasan dari pemerintah.