News - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan lampu hijau perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 2061. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Jokowi dengan Chairman and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, Selasa (14/11/2023) lalu.

Ketika kunjungan ke Amerika Serikat, Presiden Jokowi sempat berbicara dengan Richard Adkerson. Salah satu hal yang dibahas adalah peluang perpanjangan kontrak pertambangan Freeport Indonesia di Papua yang akan berakhir tahun 2041.

Pada pertemuan tersebut, Jokowi memberikan sinyal kuat perpanjangan kontrak izin tambang Freeport hingga 2061. Sebagai imbalannya, Freeport McMoran akan memberikan tambahan kepemilikan saham sebesar 10 persen kepada Indonesia dan juga mensyaratkan Freeport untuk pembangunan smelter baru di Papua Barat.

“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” ungkap Jokowi kepada Ricard Adkerson.

Tambang PT Freeport Indonesia di kawasan mineral Grasberg, Papua, menjadi salah satu wilayah cadangan tembaga dan emas terbesar di dunia. Pemerintah lewat MIND ID saat ini memiliki 51,2 persen kepemilikan saham atas PT Freeport Indonesia. Dengan penambahan saham 10 persen tersebut, maka porsi kepemilikan saham semakin gemuk menjadi 61,2 persen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan saat ini IUPK PTFI bisa diperpanjang hingga tahun 2061 mengingat cadangan sumber daya mineral yang terhitung masih ada dan bisa terus dimanfaatkan. PTFI nantinya bisa memanfaatkan cadangan mineral berada di bawah tanah atau pertambangan underground.

Menurut dataTechnical Report Summary of Mineral Reserves and Mineral Resources for Grasberg Minerals District dari Freeport McMoRan, sampai akhir 2022 distrik Grasberg masih memiliki cadangan mineral terbukti (proven) 496 juta ton, serta cadangan mineral terduga (probable) 1,1 miliar ton. Seluruh cadangan mineral itu mengandung campuran konsentrasi emas, perak, dan tembaga.

Tambang Freeport

Area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. Antara foto/Muhammad Adimaja

"Ya sekarang fokus di underground, tapi juga banyak tuh di bawah-bawah itu," ujar Arifin.

Arifin berharap persetujuan perpanjangan IUPK Freeport bisa diselesaikan secepatnya. Sebab, hal ini menyangkut dengan kejelasan dan kepastian dari investor. "Karena juga kita perlu lihat investasi Barat ke sini tuh agak sulit," tandasnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, melihat perpanjangan izin pertambangan bagi Freeport saat ini menjadi hal penting. Sebab, perpanjangan PTFI sampai tahun 2061 dilakukan untuk menjamin kepastian investasi, dimana persyaratannya adalah penambahan saham 10 persen kepada BUMN dan investasi baru baik di eksplorasi maupun hilir (smelter).

“Sekarang itu menurut saya penting. Karena apa? Ini kan komitmen investasi tidak kecil,” ucap Eddy saat dihubungi Tirto, Senin (20/11/2023).

Freeport Indonesia telah menganggarkan total investasi mencapai 18,6 miliar dolar AS untuk periode 2021-2041. Nilai investasi tersebut terbagi menjadi 15,6 miliar dolar AS untuk penanaman modal dan sebesar 3 miliar dolar AS akan digunakan untuk membangun smelter kedua di Gresik Jawa Timur.

Sebelumnya, pada periode 1973 hingga 2021, Freeport Indonesia telah menggelontorkan dana investasi sebesar 18 miliar dolar AS.

“Karena Freeport ketika melanjutkan investasi di situ pendanaannya kan dimulai dari sekarang untuk proyek-proyek yang akan berlangsung sampai dengan 2041 dan seterusnya,” ucap Eddy.

Sementara itu, VP Corporate Communications PTFI, Katri Krisnati, menuturkan proses perpanjangan izin saat ini masih terus didiskusikan bersama dengan pemerintah. "Saat ini semua masih dalam tahapan proses untuk perpanjangan IUPK PTFI," jelas Katri saat dikonfirmasi Tirto, Senin (20/11/2023).