News - Nada suara Emilia terpecah ketika air mata tak bisa lagi dibendung. Perempuan asal Desa Seribandung, Ogan Ilir, Sumatera Selatan itu tak kuasa menahan emosi saat bercerita soal perjuangan warga desanya menghadapi konflik sengketa lahan. Puluhan tahun, sejak 1982, masyarakat Ogan Ilir terlibat saling klaim lahan dengan perusahaan tebu BUMN.

Emilia menyatakan bahwa warga menuntut tanah adat (ulayat) yang digarap perusahaan dikembalikan. Dia mengaku sebagai generasi ketiga yang memperjuangkan hak ruang hidup warga Ogan Ilir atas perusahaan tersebut.

Pada 2012, konflik lahan meruncing sebab warga menilai hak guna usaha (HGU) perusahaan bermasalah. Di tahun itu, konflik memakan korban jiwa dengan tewasnya seorang bocah 12 tahun karena luka tembak di kepala.

Emilia berujar, rentetan perjuangan warga tidak mudah, terutama bagi perempuan yang terus mendapatkan intimidasi ketika mempertahankan ruang hidupnya. Intimidasi itu kerap kali dalam bentuk pengerahan aparat penegak hukum disaat warga menuntut penyelesaian konflik lahan.

“Kita sebagai perempuan khususnya yang berjuang, maaf saya tidak bisa mengendalikan emosi saya, karena saya seorang kepala keluarga yang harus berjuang untuk anak saya, tetapi kita tidak mempunyai lahan lagi untuk bertani, tidak mempunyai lagi pekerjaan,” kata dia sambil terisak dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/3/2024).

Menurut Emilia, warga tidak dapat lagi bertani secara mandiri sebab sudah tidak punya lahan. Hanya tersisa pilihan menjadi buruh harian di perusahaan tebu yang upahnya tidak seberapa. Di sisi lain, konflik lahan berkepanjangan ini semakin menunjukkan perempuan sebagai pejuang lingkungan, begitu tidak terlindungi payung hukum ketika menyuarakan hak atas hidupnya.

“Kalau laki-laki yang dicari [polisi] tidak ada laki-laki itu di rumah, maka perempuan dan anak yang akan menggantikan suaminya untuk ditangkap oleh polisi. Jadi kami merasa bahwa kami mengalami ketidakadilan,” ujar Emilia.

Emilia juga sudah berkali-kali meminta bantuan pemerintah pusat dan daerah untuk membenahi konflik sengketa lahan antara warga dengan perusahaan. Namun, upaya audiensi yang dilakukan dirinya bersama para perempuan lain dari Ogan Ilir, kerap dibenturkan tembok tebal.

Menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan, sejak 1982 hingga 2018, konflik lahan yang terjadi di Ogan Ilir itu menyebabkan sebanyak 65 orang diduga dikriminalisasi, 18 orang terkena luka tembak, 2 orang cacat fisik, 1 orang gangguan jiwa, dan 2 orang tewas.

“Kalau ke [pemerintah] pusat [dibilang] ini wewenangnya daerah, kalau ke [pemerintah] daerah ini [dibilang] wewenangnya pusat,” ujar perempuan yang juga aktivis di Solidaritas Perempuan Palembang itu.

Perjuangan pelik serupa juga dirasakan Yunita Djarang, perempuan pejuang lingkungan perwakilan dari Save Sangihe Island (SSI). Yunita bercerita bagaimana perjuangan warga Pulau Sangihe, Sulawesi Utara, menolak perusahaan tambang emas swasta asal Kanada. Pada 2021, kata Yunita, perusahaan tambang yang masuk ingin menguasai 42.000 hektare Pulau Sangihe.

“Jadi kami masyarakat Sangihe sebagai perempuan itu merasa terancam ruang hidup kami, luas wilayah kami itu hanya 73 ribu hektare,” ujar Yunita.

Masyarakat Sangihe berupaya menempuh jalur hukum ke pengadilan dan memenangkan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Status operasi produk perusahaan itu dicabut sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/K/TUN/2022 tanggal 12 Januari 2023. Namun, kata Yunita, nyatanya aktivitas tambang masih terjadi meski diduga dilakukan ilegal.

Serupa dengan perjuangan Emilia, masyarakat Sangihe yang mengadu ke pemerintah juga selalu diping-pong. Terlebih, intimidasi kepada pejuang lingkungan di Sangihe juga masih terjadi. Padahal, perempuan punya andil besar dalam perjuangan itu, termasuk upaya 56 perempuan Sangihe yang melakukan upaya gugatan ke Dinas Lingkungan Hidup.

“Mau mengadu ke mana [lagi]? Karena aparat penegak hukum itu tidak memihak kepada masyarakat, karena diduga ada keterlibatan dari APH dalam tambang ilegal itu,” kata Yunita.