News - Pembentukan angkatan siber Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai matra keempat tampaknya segera terealisasi. Pemerintah dan TNI tengah menggodok rencana pembentukan matra siber untuk melengkapi peran pertahanan TNI di jagat maya. Mandat pembentukan angkatan siber TNI juga sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Jokowi.
Ancaman siber terhadap sistem pertahanan negara memang bukan hal remeh. Belakangan, peretas berhasil menjebol Pusat Data Nasional (PDN) Sementara dan data BAIS TNI. Meski demikian, pembentukan matra siber TNI dinilai sejumlah kalangan perlu dikaji mendalam agar menghasilkan pasukan ideal dengan tugas yang efektif.
Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, menilai angkatan siber TNI harus memiliki struktur yang fleksibel dan terintegrasi dengan tiga matra TNI yang sudah ada (Darat, Laut, dan Udara). Selain itu, matra keempat ini perlu didukung infrastruktur berteknologi tinggi yang terus diperbarui sesuai perkembangan ancaman siber global.
“Mereka harus fokus pada pertahanan siber strategis, intelijen siber, serta kemampuan ofensif dan defensif di dunia maya. Kemitraan erat dengan sektor swasta dan akademik juga penting untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan talenta terbaik dalam teknologi,” kata Beni kepada Tirto, Senin (9/9/2024).
Selain itu, menurut Beni, angkatan siber perlu dilengkapi sistem pelatihan yang kuat dalam meningkatkan keterampilan teknis anggota. Anggota matra siber TNI harus dipastikan bisa memahami ancaman siber yang terus berkembang.
“Fleksibilitas dalam merespons insiden siber harus menjadi keutamaan, dengan tim respons siber yang dapat beroperasi 24/7,” tambahnya.
Di sisi lain, pembentukan angkatan siber wajib memperhatikan aspek adaptasi kultural dan struktural di tubuh TNI. Pembentukan matra keempat bidang siber tentu bakal menggeser konsep Trimatra yang sudah lama melekat di TNI. Doktrin Tridarma Ekakarma sebagai jati diri TNI mau tak mau akan mengalami penyesuaian.
“Doktrin Tridarma Ekakarma, yang menekankan darat, laut, dan udara, harus diperluas mencakup cyber warfare sebagai dimensi baru perang. Ini berarti bahwa konsep-konsep dasar seperti ruang pertempuran, ancaman, dan strategi akan membutuhkan revisi substansial,” ujarnya.
Menurut Beni, rekrutmen matra siber perlu menargetkan talenta muda yang mempunyai pemahaman mendalam tentang dunia siber. Anggota angkatan siber diharapkan bersifat inklusif, dapat diisi kalangan militer maupun sipil. Selain itu, diperlukan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor teknologi swasta untuk menemukan talenta yang tepat.
“Proses screening yang ketat harus diberlakukan untuk memastikan integritas dan keamanan individu yang akan bekerja di bidang yang sensitif seperti pertahanan siber,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, diperintahkan Presiden Jokowi untuk membentuk angkatan siber. Ia mengatakan, saat ini TNI memang sudah memiliki satuan siber yang masih sangat bergantung soal sumber daya manusia.
Ke depan, TNI berencana membuat pusat siber di Markas Besar TNI dan setiap matra. Panglima TNI menyatakan angkatan siber berpeluang merekrut lulusan SMA dan universitas sesuai keahlian di bidangnya.
"Memang kalau siber itu berbeda dengan satuan lain, mungkin akan lebih banyak orang sipilnya," kata Agus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Terkini Lainnya
Tantangan Membentuk Matra Baru
Artikel Terkait
6 Juta NPWP Diduga Bocor, Menko Hadi: Sebagian Bukan Data Asli
DJP Bantah Ada Kebocoran 6,6 Juta Data NPWP secara Langsung
6 Juta Data NPWP Diduga Bocor, Menkeu: Akan Segera Dievaluasi
Benarkah Bjorka Bocorkan Data 6 Juta NPWP Termasuk Jokowi?
Populer
Mahasiswi Untar Diduga Bunuh Diri Loncat dari Gedung Kampus
Kapolres Boyolali Meninggal Dunia usai Alami Kecelakaan
Potret Buram Kondisi Pertanian & Pekerja Tani di Indonesia
Dharma Sebut Pandemi COVID Agenda Asing: Kenapa Bukan Taufik?
Pramono Sebut Jabar Belum Ramah Disabilitas, RK: Saya Minta Maaf
MenPAN-RB Ungkap Update Terbaru Nasib Gaji Tunggal PNS
Srimul: 11 Juta Lapangan Kerja Tercipta di Tengah Isu Banyak PHK
Senjakala Demokrasi di Poco Leok: Jurnalis-Warga Disikat Aparat
Flash News
Kemenag Pastikan KUA Tolak Melayani Pernikahan di Bawah Umur
Pramono Janjikan Warga Kedoya Jaminan Kampungnya Tak Digusur
Dasco Ungkap akan Ada Badan Aspirasi Rakyat di DPR RI
Kemenag Belum Diajak Bicara soal Pembentukan Kementerian Haji
Kemenag Pilih Tak Intervensi Pesantren soal Kasus Kekerasan
Hakim PN Semarang Tak Ikut Cuti Bersama Perjuangkan Hak
Gerindra Pastikan Keppres Pemindahan IKN akan Diteken Prabowo
Kemenag akan Gelar Religion Festival di Jiexpo pada 9 Oktober
Minus Rumah Dinas, Tunjangan Anggota DPR Bisa di Atas Rp70 Juta
Program Jaringan Asmara ala Pramono demi Tampung Aspirasi Warga
Soal Kartu Kamu ala RK, Pramono: Sudah Terlalu Banyak Banget
DPR Mengeluh Rumah Dinas Kerap Kemasukan Tikus dan Atap Bocor
Rumah Dinas DPR di Kalibata Masih Dapat Perawatan & Layak Huni
Orang Dekat Gubernur Kalimantan Selatan Diduga Ikut Kena OTT KPK
Dewan Pers: Penganiayaan Pimred Floresa Pelanggaran Serius