News - Menteri Agama (Menag) RI, Nasaruddin Umar, mengaku akan membahas biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 mulai pekan depan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi proses penyelenggaraan haji 2025.

"Dalam waktu dekat kita akan rapat [soal biaya perjalanan Haji 2025], mungkin minggu depan lah," ucapnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

Menurut Nasaruddin, biaya perjalanan haji 2025 menjadi salah satu pembahasan yang dilakukan bersama Presiden Prabowo Subianto pada Senin (9/12/2024). Selain soal perjalanan haji, ia juga membahas penyelenggaraan haji 2025 secara keseluruhan bersama Prabowo. Ia mengeklaim pembahasan soal penyelenggaraan haji 2025 berlangsung dengan lancar.

"Rapat koordinasi, ya kalau bidang saya ya masalah keagamaan, masalah haji," sebutnya. "Alhamdulillah jalan, jalan semua, semua sudah [dibahas]," lanjut Nasaruddin.

Ia menyebutkan, Kementerian Agama RI (Kemenag) kini tengah menunggu peraturan resmi soal penyelenggaraan haji 2025 dari pemerintah Arab Saudi karena penyelenggaraan haji tiap tahun kerap diikuti perubahan regulasi. Pemerintah pusat melalui Kemenag lantas nantinya akan menyesuaikan peraturan soal penyelenggaran haji 2025.

"Ya kita menyesuaikan perkembangan di Saudi. Kan Saudi Arabia ada perkembangan-perkembangan, jadi kita menyesuaikan," ujar Nasaruddin.

Sebagai informasi, Nasaruddin sempat bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah, di Masjidil Haram, Makkah, pada Minggu (24/11/2024) malam. Pertemuan tersebut digelar terbatas dengan membahas banyak persoalan, di antaranya persiapan haji 2025 hingga pemberdayaan umat.

"Alhamdulillah kami melakukan pertemuan dengan Menteri Haji, dr Tawfiq Al Rabiah. Alhamdulillah kami diterima dengan baik di Masjidil Haram. Ternyata di Masjidil Haram itu ada tempat pertemuan yang sangat luar biasa," ujar Menag Nasaruddin dikutip dalam keterangan tertulis.

Menag mengatakan Menteri Tawfiq meminta agar pemerintah Indonesia dapat lebih siap dalam menghadapi musim haji mendatang. Tawfiq menyebut, bakal terjadi penyempurnaan-penyempurnaan terkait pelaksanaan ibadah haji.

Dalam pertemuan itu, Menag meminta agar jemaah haji Indonesia tidak menempati kawasan Mina Jadid dan meminta penambahan jumlah petugas. Hal ini, menurut dia, dikarenakan oleh banyaknya jemaah Indonesia yang lanjut usia saat beribadah haji. Dia mengatakan, penambahan petugas diperlukan untuk memberikan pendampingan dan pelayanan, termasuk dari unsur dokter dan tenaga medis kesehatan.

Selain itu, Menag dan Menhaj mendiskusikan perihal murur. Menurut Menag, jika Murur diperbolehkan oleh fatwa MUI, akan lebih melancarkan pergerakan jemaah haji.

Dalam pertemuan itu juga mendiskusikan tentang Dam. Menag menyampaikan bahwa di Indonesia, ada kajian bahwa Dam boleh dilaksanakan di Indonesia. Artinya, kambing Dam dipotong di Indonesia, dan dagingnya didistribusikan ke warga Indonesia.

"Kata Menteri Haji, tergantung. Kalau misalnya pertimbangan ulama setempat menganggap itu boleh, kami tidak ada masalah. Malah lebih ringan: mengurangi beban kami dan menambah manfaat bagi masyarakat Indonesia itu sendiri," ucap Menag.