News - Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, mengatakan bahwa Kementerian Agama belum menerima surat resmi dari Kerajaan Arab Saudi terkait dengan wacana pelarangan jamaah haji berusia di atas 90 tahun maupun pembatasan jumlah jemaah pada rentang usia 70 atau 80 tahun.
“Iya itu belum, kita belum dapat suratnya (pelarangan dan pembatasan jamaah haji lansia),” ujar Nasaruddin di Kantor Kemenag, Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/1/2025).
Spekulasi mengenai kebijakan pembatasan usia sebelumnya sempat diungkapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2025).
Hilman menuturkan, Kerajaan Arab Saudi berencana membatasi usia jemaah yang akan berangkat untuk ibadah haji. Adapun aturan tersebut dikabarkan akan tertuang dalam surat resmi yang akan segera dikirimkan dari Kerajaan Arab Saudi.
"Ada kebijakan baru yang kami dengar dari kemarin terkait pembatasan usia, ini tapi saya ingin mendapatkan surat resminya dan katanya mereka sedang proses mengirim Ke kita, khususnya jamaah yang di atas 90 tahun," kata Hilman dalam rapat.
Selain itu, Hilman menyebut, Saudi juga dikabarkan akan membatasi jumlah jemaah haji pada rentang usia 70 atau 80 tahun. Oleh karena itu, saat ini Kementerian Agama tengah mempertimbangkan data jemaah lansia untuk tahun ini dan mendatang.
"Yang kedua dari Kementerian Agama, saya dengan dari tim kapuskes haji akan menganalisis lagi data jamaah sakit dan jamaah meninggal kemudian kita cermati usianya karena yg akan kita bangun argumen kesana adalah mengenai konsep istitoah yg sudah kita buat dan mudah-mudahan in juga tahun in bisa kita terapkan," sambung Hilman.
Menanggapi isu tersebut, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar pemerintah menegosiasi dengan pihak Arab Saudi bila kebijakan soal pembatasan usia haji diberlakukan pada 2025. Kebijakan ini menjadi penting mengingat sebagian besar kuota haji Indonesia mayoritas merupakan lansia.
“Mohon sekiranya Pak Dirjen Haji pada saat kita melakukan lobi kepada pemerintah Saudi Arabia kita memberikan argumen yang sangat matang karena bagaimanapun juga hari ini kita mengetahui hampir 80% jamaah kita ini orang-orang yang sudah sepuh,” ujar Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI-P, Selly Andriany Gantina, dalam rapat dengan Dirjen PHU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (3/1/2025).
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Kemenag Imbau Warga Waspadai Loker Bodong Petugas Haji 2025
Penyelenggaraan Haji Indonesia Dinilai Humanis oleh Arab Saudi
Aturan Haji 2025 Sudah Keluar, Jemaah Wajib Tahu
Menag Temui Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Ini Bahasannya
Populer
KPK Tak Ingin Penyelidikan Kasus Pagar Laut Sama dengan Kejagung
Prabowo Minta Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Ini Alasannya
Siasat Cimahi menjadi Kota Tanpa TPA
Abraham Samad dkk Minta KPK Usut Suap Penetapan PIK 2 Jadi PSN
Kehadiran Fly Jaya dan Masa Depan Bisnis Penerbangan Indonesia
PT TRPN Akui Lakukan Pelanggaran Soal Pagar Laut Bekasi
Dilema Indonesia soal EBT Hanya Bikin Transisi Energi Kian Suram
Penjelasan BI soal Nilai Tukar Dolar AS Jadi Rp8.170 di Google
Flash News
PT TRPN Akui Lakukan Pelanggaran Soal Pagar Laut Bekasi
Megawati Akan Bertemu Paus Fransiskus di World Leaders Summit
Pemerintah Kebut Regulasi Digital Anak, Kaji Batas Usia Medsos
Kemlu Tindak Lanjut Laporan Kasus Pemerasan WN Tiongkok
Menteri Hukum Yakin Ekstradisi Paulus Tannos Rampung Pekan Depan
Kapolri Tunjuk Brigjen Agus Jadi Kakorlantas Gantikan Irjen Aan
DPR & Pemerintah Sepakat RUU BUMN Dibawa ke Paripurna
Pramono Anung Ogah Ambil Pusing soal Pelantikan Gubernur Ditunda
Polisi Bebaskan WN Rusia yang Sempat Ditangkap Kasus Perampokan
Pramono Jamin Tak akan Izinkan ASN Jakarta Berpoligami di Eranya
Kepala Daerah Tunda Dilantik, Jabatan Pj Diminta Diperpanjang
Anggota TNI AD Aniaya Perempuan di Tangsel Hingga Tewas
DPR akan Gelar Rapat Ulang Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
Guru Ngaji Banting Balita di Tangerang, Dalih Kesal Sama Korban
Komnas HAM Dorong SUHAKAM Investigasi Penembakan PMI di Malaysia