News - Ekonomi digital menjadi perhatian lebih bagi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang akan berlaga di Pilpres 2024. Hal ini karena potensi ekonomi digital dimiliki Indonesia nilainya cukup fantastis.

Berdasarkan Studi Google Temasek, Bain & Company (2022), menunjukkan ekonomi digital Indonesia di 2022 mencapai 77 miliar dolar AS atau tumbuh 22 persen dari 2021. Indonesia bahkan berhasil menjadi pemain utama dalam ekonomi digital ASEAN, karena sekitar 40 persen dari nilai total transaksi ekonomi digital berasal dari Indonesia.

Dengan kinerja positif sektor ekonomi digital tersebut, nilai valuasinya diperkirakan akan tumbuh dua kali lipat menjadi 130 miliar dolar AS pada 2025, dan akan mencapai 220-360 miliar dolar AS di 2030.

Pencapaian tersebut juga disokong oleh kondisi Indonesia yang mempunyai mayoritas jumlah penduduk berusia produktif. Di samping Indonesia juga memiliki lebih dari 2.400 perusahaan start-up, sehingga menjadi peringkat ke-6 di dunia dengan jumlah start-up terbanyak, dan juga tingkat penetrasi internet yang sudah mencapai 76,8 persen.

Untuk menangkap potensi besar itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) sudah menyiapkan lima agenda strategis ekonomi digital akan dibawa jika mereka terpilih. Pertama, AMIN ingin menghadirkan kepastian regulasi yang memfasilitasi inovasi digital dalam negeri.

Kedua, pasangan nomor urut satu itu, ingin memperbaiki supply digital talent dan literasi digital masyarakat. Ketiga, mendorong koperasi atau UMKM Indonesia berjaya di dalam dan luar negeri. Keempat, memastikan pemerataan akses dan kualitas layanan digital Indonesia.

“Terakhir kami ingin mendongkrak mindset digital di kalangan pemerintah baik pusat dan daerah," kata Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Surya Tjandra, kepada Tirto, Rabu (20/12/2023).

Lebih jauh, dalam beberapa aspek ekonomi digital, khusus one demand service, AMIN akan mendorong integrasi dengan layanan publik lewat transportasi umum. Serta mempermudah perizinan UMKM, terutama untuk sertifikat usahanya.

Untuk e-commerce, kata Surya, AMIN akan memastikan keadaan infrastruktur untuk menghadirkan logistik murah dan cepat, mendorong kemudahan pinjaman berbasis pencatatan di e-commerce, serta regulasi impor berbasis kriteria dan syarat menumbuhkan usaha lokal.

Sementara untuk mendorong infrastruktur digital, pasangan AMIN akan menjamin pemerataan infrastruktur dengan biaya yang terjangkau, meningkatkan kualitas dan kecepatan rata-rata internet di seluruh wilayah, serta memastikan regulasi yang mendorong kompetisi sehat.

Khusus untuk fintech yang selalu menjadi pekerjaan rumah pemerintah, kata dia, AMIN mendorong inklusi dan literasi keuangan di seluruh Indonesia, memberantas pinjaman online ilegal dan produk keuangan yang melanggar hukum, serta mendorong lebih banyak sektor yang mendukung pembayaran digital dan pinjaman peer-to-peer (P2P).