News - Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan, Pemilu 2024 dipenuhi dengan intervensi penguasa yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Megawati mengutip pernyataan dari sejumlah pakar bahwa Pemilu 2024 sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi dan menyebut ada anomali dalam Pemilu 2024.

“Nah perjuangan ini tidaklah mudah, sebab apa yang terjadi benar-benar sebagai menurut saya badai anomali. Anomali itu tidak bisa diprediksi, bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu, danggggg, begitu. Nah akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis, dan masif, yang disebut TSM," kata Megawati dalam pidatonya di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach Ancol International, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Megawati juga menanyakan kepada para kader PDIP yang ada di lokasi, apakah mereka takut terhadap intervensi pemilu tersebut. Usai menanyakan hal tersebut, Megawati mengaku tak takut bila harus dicap sebagai provokator karena membahas kecurangan pemilu yang menurutnya menjadi penyebab kekalahan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Nanti katanya saya ‘Bu Mega provokator’ iya, saya sekarang provokator. Demi kebenaran dan keadilan. Weeee enak wae, ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud?” kata Megawati.

Dia mengaku sedih dengan kecurangan pemilu yang bersifat TSM karena menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan, dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral. Intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan.

“Namun hal yang begitu menyedihkan saya adalah, terjadinya pengingkaran terhadap hak kedaulatan rakyat itu sendiri," kata Megawati.

Meski demikian, Megawati masih merasa optimistis karena adanya pengakuan dari tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, Saldi Sira, dan Enny Nurbaningsih, yang memberikan putusan dissenting opinion.

“Saya senang banget masih ada yang berani menyampaikan dissenting opinion. Ini baru pertama kalinya terjadi dalam sejarah sengketa pilpres,” kata dia.

Respons Istana

Koordinator Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak akan memberi tanggapan. Menurut dia, agenda bersifat internal dan ditujukan kepada kalangan kader PDIP.

“Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketum PDIP, karena Rakernas PDIP merupakan agenda internal dan pidato tersebut ditujukan untuk kalangan internal PDIP,” kata Ari.

Ari menjelaskan, Presiden Jokowi saat ini sedang sibuk dengan agenda internal di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Saat agenda berlangsung, Jokowi sedang sibuk membagikan sembako kepada warga di Yogyakarta.

“Bahkan, sorenya, sekitar pukul 16.15 WIB, Presiden Jokowi justru sedang berbagi kebahagiaan bersama warga masyarakat sekitar Istana, dengan membagikan sembako, termasuk untuk pedagang asongan, pengayuh becak, dan kaum difabel,” kata Ari.