News - Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mempertanyakan kinerja KPK yang saat ini sedang mengusut kasus suap Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Dia menilai banyak kasus yang lebih besar untuk ditangani KPK daripada kasus Hasto.
"Padahal banyak yang sudah jadi tersangka tapi meneng wae (diam saja)," kata Megawati dalam rangka HUT PDIP ke-52 di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Megawati berpendapat, KPK saat ini hanya sibuk mengulik kasus Hasto padahal ada banyak kasus korupsi lainnya yang lebih besar.
"Coba KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Yang dituding, yang diubrek-ubrek Pak Hasto wae," kata dia.
Dia membantah jika hanya berani mengkritik KPK hanya demi kepentingan Hasto. Menurutnya, kritiknya saat ini demi kebaikan bersama dan yang disampaikannya sudah sesuai dengan fakta.
"Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga," kata Megawati.
Sebagai salah seorang pendiri KPK, Megawati menceritakan betapa sulitnya mendirikan lembaga antirasuah tersebut. Dia harus berdebat dengan banyak pihak terlebih status KPK yang merupakan lembaga ad hoc negara.
"Saya saja berantem dulu, karena itu sifatnya ad hoc," kata dia.
Megawati menyampaikan bahwa salah satu alasan KPK didirikan adalah lemahnya pemberantasan korupsi oleh Polri dan Kejaksaan. Presiden ke-5 RI itu menyinggung dua institusi penegak hukum tersebut ternyata masih lemah hingga kini.
"Polisi dan kejaksaan, karena dalam tugasnya tidak maksimal. Loh sampai saiki ngono wae (sampai sekarang begitu terus)," kata Megawati.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Wali Kota Jakpus Arifin Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Disbud
PPK Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp319 M di Kasus Korupsi APD
Lisa Rachmat Sempat Tawari Santunan Rp800 Juta ke Keluarga Dini
Saksi: Tiga Hakim Vonis Ronald Tannur Tak Lapor Gratifikasi
Populer
Daya Beli Masyarakat Lemah, Ritel di Ambang Krisis
Kemenhub Panggil Bos Air Minum Imbas Kecelakaan di GT Ciawi
Perjanjian Asuransi Pascaputusan MK: Apa yang Saja Berubah?
Menerka Nasib THR & Gaji ke-13 PNS 2025, Akankah Kena Efisiensi?
DPR Minta Anggaran Kemenkes Imbas Efisiensi Rp10 T Dikembalikan
Respons TNI soal Tatib Baru DPR Terkait Pencopotan Pejabat
Nelangsa Warga Perumahan Tambun Bekasi, Tergusur Meski Punya SHM
Anggaran Rp50 M Badan Haji & Umrah Hilang, DPR: Dicopet Siapa?
Flash News
DPR Desak Pemerintah Segera Perbaiki Sistem PDSS
KPK Sita Dokumen usai Geledah Rumah Anggota DPR Heri Gunawan
Polres Palembang Klaim Tindakan Polisi Kejar Pick Up Sesuai SOP
KPK akan Periksa Ahmad Ali & Japto soal Korupsi Rita Widyasari
Yusril: Jika Pulang, Reynhard Akan Ditempatkan di Nusa Kambangan
Kementerian Lingkungan Hidup Segel & Hentikan Kegiatan KEK Lido
Razman Arif Buat Ricuh Persidangan Hotman Paris di PN Jakut
Pengelola Klaim Kejati Jabar Keliru Sita Kebun Binatang Bandung
Panitia SNPMB Beri Kesempatan Finalisasi Terakhir Jumat Sore
Budi Djiwandono Bantah Prabowo Reshuffle Kabinet: Enggak Ada
Transjakarta Klarifikasi soal Video Mobil RI 24 di Lajur Busway
DPR Minta Anggaran Kemenkes Imbas Efisiensi Rp10 T Dikembalikan
Polair Tetapkan 2 Tersangka Tambang Timah Ilegal, 1 WN Korsel
Baleg Luruskan Tatib DPR Terkait Pencopotan Pejabat
KPK: Upaya Tangkap Harun di PTIK Digagalkan Orang Suruhan Hasto