News - Andi Andriana, seorang mahasiswa Universitas Bale Bandung (Unibba), harus menjalani operasi mata akibat terkena lemparan batu saat mengikuti aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (22/8/2024). Mata kiri Andi luka serius dan mengalami kebutaan setelah terkena lemparan batu dalam bentrokan antara demonstran dan aparat kepolisian.
Presiden Mahasiswa Unibba, Fauzi Septian, menjelaskan bahwa Andi tengah berada di lapangan bersama satu rekannya untuk membantu mahasiswa lain yang terlibat bentrokan dengan aparat. Saat itu, mereka mencoba memberikan pertolongan kepada mahasiswa yang terluka.Namun, malang bagi Andi, ketika ia sedang membenarkan tali sepatunya yang terlepas, sebuah batu yang dilempar dari arah barisan polisi menghantam matanya.
“Pas Andi selesai membenarkan sepatunya dan berdiri, tiba-tiba ada lemparan batu dari arah barisan polisi yang mengenai mata kirinya,” ujar Fauzi saat dihubungi kontributor Tirto di Bandung melalui sambungan telepon pada Jumat (23/8/2024).
Akibat insiden tersebut, Andi mengalami kerusakan serius pada saraf matanya. Setelah mendapatkan penanganan awal, Andi segera dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk menjalani operasi. Menurut Fauzi, operasi pertama telah selesai dilaksanakan dan berjalan lancar. Namun, ia mengungkapkan kemungkinan besar Andi akan memerlukan operasi lanjutan.
Selama perawatan di rumah sakit, Andi didampingi oleh keluarga dan rekan-rekan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unibba. Mereka juga mendapatkan bantuan donasi dari Humanies Project sebesar Rp35 juta, serta dukungan dari pihak kampus dan masyarakat luas.
Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan mahasiswa Unibba. BEM Unibba mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian yang mengakibatkan cedera serius pada Andi dan sejumlah mahasiswa lainnya. Fauzi menegaskan BEM Unibba akan terus mengawal kasus ini dan menuntut tanggung jawab dari pihak kepolisian.
“Kami menuntut Polda Jawa Barat untuk memberikan tanggapan atas kejadian ini,” tegas Fauzi.
Ia juga menekankan pentingnya melanjutkan perjuangan untuk menentang revisi UU Pilkada yang dinilai merugikan demokrasi di Indonesia dan mengutuk keras segala macam bentuk tindak kekerasan aparat terhadap masyarakat yang mengekspresikan keresahan di ruang publik.
“Perjuangan ini harus terus dilanjutkan. Jika dibiarkan, negara ini akan hancur. Jika tindakan kekerasan ini tidak ditindaklanjuti, maka hal ini akan menjadi sesuatu yang dinormalisasi,” kata dia.
Terkini Lainnya
Respons Polda Jawa Barat
Artikel Terkait
MK Hapus Ambang Batas, Partai Buruh: Tak Perlu Revisi UU Pemilu
MK Hapus Presidential Threshold, Menteri Karding: Bikin Rumit
Alasan MK Tolak Uji Materi Warga Tak Beragama Diakui di Adminduk
Perindo Janji Kawal Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold
Populer
Anggaran Rp50 M Badan Haji & Umrah Hilang, DPR: Dicopet Siapa?
PPK BTP Jateng Akui Terima Suap Rp30,6 M & Bagi Uang ke Atasan
Nelangsa Warga Perumahan Tambun Bekasi, Tergusur Meski Punya SHM
Trump Tutup USAID usai Elon Musk Tak Diberikan Informasi Rahasia
Kemenhub Panggil Bos Air Minum Imbas Kecelakaan di GT Ciawi
Beda dengan Pertambangan, Pengeboran Panas Bumi Ramah Lingkungan
Kasus eFishery & Dampak Berantai ke Industri Perikanan Nasional
Terdakwa Rasuah DJKA Akui Atur Lelang Demi Danai Kampanye Jokowi
Flash News
Dirut PT KTM Ditahan karena Ikut Minta Persetujuan Impor Gula
Prabowo Kenang NU era Gus Dur Kerap Lindungi Kelompok Minoritas
Prabowo Beri Sinyal Beri Gelar Pahlawan pada Tokoh NU di 2025
Pramono Akan Bangun Giant Mangrove Wall di Pesisir Jakarta
Prabowo Ancam Anak Buah Langgar Hukum: yang Dablek, Saya Tindak
Pramono Akan Gunakan Dana Zakat dalam Program Pemutihan Ijazah
Pemerintah Cegah Penyelundupan Barang Capai Rp480,7 M di 2025
Kejaksaan Tahan Dirut PT Kebun Tebu Mas Terkait Kasus Impor Gula
Pigai: Upaya Penanganan HAM Berat Prabowo Sama dengan Jokowi
P2MI Yakin Kasus Tembak PMI di Malaysia Ditangani Transparan
Polisi Tangkap Pria Pembunuh Istri & Penagih Utang di Bekasi
Menkes: Eselon 1 Kemenkes Naik Pesawat Ekonomi seperti Wartawan
Tim Hukum Klaim KPK Cuma Periksa Hasto Tanya Biodata: Ini Aneh
Gugatan Perdata AKBP Bintoro Diklaim Upaya Hancurkan Polisi
Pemohon Mau Lengkapi Keterangan, Gugatan Perdata Bintoro Dicabut