News -
Massa aksi penolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen diadang kepolisian saat hendak menyerahkan petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen ke Kantor Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024) siang.
Wakil Ketua Divisi Advokasi YLBHI, Arief Maulana, mengatakan, massa penolak kenaikan PPN 12 persen yang mencapai seratusan orang tertahan di median/separator Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat akibat diadang kepolisian.
"Kita semua yang hadir disini menolak PPN 12 persen dan kita akan serahkan petisi dari publik ya. Yang nanti harapannya bisa dibaca baik-baik ya oleh pemerintah supaya kemudian meninjau kembali keputusan terkait dengan kenaikan PPN 12 persen," ucapnya ditemui di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
"Nah ini menariknya kita dilarang untuk jalan ke sana [oleh] bapak-bapak kepolisian nih. Kita tidak tahu kenapa. Ya saya tanya dasarnya apa," lanjut dia.
Arief menegaskan, penolakan kenaikan PPN 12 persen tidak dapat disebut sebagai demo. Ia mengaku massa aksi hanya ingin berjalan kaki dan menyerahkan petisi tersebut ke kantor Setneg.
"Kita hanya ingin jalan bareng-bareng, menyerahkan petisi yang memang sudah ditanda tangani oleh sekian banyak warga, supaya kemudian dibaca baik-baik oleh Presiden. Ya, tapi kemudian ya ini hasilnya, kita belum bisa beranjak dari tempat ini," sebut Arief.
Pantauan Tirto hingga pukul 15.16 WIB, massa aksi masih tertahan di median Jalan Medan Merdeka Barat. Massa menggelar aksi bersama YLBHI dan elemen masyarakat lain.
Tampak sejumlah masyarakat menuangkan perasaan masing-masing terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen. Misalnya, poster bertuliskan "PPN naik 12% soalnya Pak Prabowo Trauma sama 11/100", "Ketua Serikat Gen Z tolak kenaikan PPN 12 %", serta "Si kaya diampuni, rakyat kecil menengah dihantam PPN 12%".
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Negara dengan PPN Tertinggi dan Terendah
DJP Sebut Revisi PMK soal DPP Nilai Lain agar Beban PPN Tak Naik
Cara Hitung PPN 12% Berdasarkan PMK 131 Tahun 2024 & Link PDF
DJP Kaji Penghapusan PPN untuk Minyakita Imbas Harga Meroket
Populer
Kehadiran Fly Jaya dan Masa Depan Bisnis Penerbangan Indonesia
KPK Tak Ingin Penyelidikan Kasus Pagar Laut Sama dengan Kejagung
Prabowo Minta Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Ini Alasannya
Alasan Pemerintah Melarang Pengecer Jual Gas LPG 3 Kilogram
Skandal Korupsi Pabrik Gula Ancam Keberhasilan Swasembada 2027
Peluang Cuan bagi Indonesia dari Perang AI DeepSeek vs ChatGPT
Belum Siap, Pemerintah Kembali Menunda Pemindahan ASN ke IKN
Polisi Semarang Jadi Tersangka Pemerasan Remaja di Pantai Marina
Flash News
Kata Polri soal Kapolres Labuhanbatu Terima Setoran Bandar Sabu
Rapat di DPR, Mendagri Jamin Dana Bantuan Parpol Tak Dipotong
PKL Teras Malioboro Aksi Tagih Janji Audiensi, Apa Tuntutannya?
Kejagung: Aliran Dana Ilegal via Kripto pada 2024 Capai Rp1,3 T
Puluhan Dosen ISI Yogyakarta Demonstrasi Tuntut Pencairan Tukin
KPK: Penanganan Kasus Korupsi LPEI Tak Berbenturan dengan Polri
Eks Penyidik Ingatkan KPK Jaga Paulus Tannos Jangan Lepas Lagi
Prabowo Sidak Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Pulogadung
DPR Panggil Mendagri Tito Imbas Pelantikan Kepala Daerah Diundur
633 Personel Amankan Demo Dosen ASN soal Tukin di Patung Kuda
1.394 Personel akan Cegah Massa Demo Honorer Masuk Gedung DPR
Belum Siap, Pemerintah Kembali Menunda Pemindahan ASN ke IKN
Polisi Semarang Jadi Tersangka Pemerasan Remaja di Pantai Marina
PT TRPN Akui Lakukan Pelanggaran Soal Pagar Laut Bekasi
Megawati Akan Bertemu Paus Fransiskus di World Leaders Summit