News - Peristiwa gejala keracunan yang menimpa puluhan siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah, usai menyantap hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (16/1/2025), adalah alarm bagi pemerintah. Pelaksanaan program MBG mesti dibenahi agar kejadian serupa tak terulang.
Program andalan dari Presiden Prabowo Subianto inijangan hanya mengejartarget pelasanaan belaka, tapi juga perlu mematangkan persiapannya.Pasalnya, ada jutaan anak-anak yang berpotensi menerima efek domino dari program MBG bila tidak dilakukan secara adekuat.
Keracunan yang dialami puluhan siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo diduga akibat pengolahan makanan yang tidak sesuai standar. Di hari kejadian, siswa menerima menu makanan berupa nasi, cah wortel tahu, ayam goreng tepung, buah, dan susu. Namun, usai bersantap ria, ada sekitar 40 siswa yang merasa pusing dan sakit perut.
Sebelumnya, beberapa siswa sudah mengeluhkan bahwa menu yang disajikan berbau tak sedap.
Associate Professor Public Health dari Monash University Indonesia, Grace Wangge, tidak heran kejadian keracunan muncul dalam program MBG. Dia menilai program semasif itu memang amat berisiko apabila tidak diikuti dengan persiapan dan perencanaan yang matang.
“Soal keracunan memang fatal, tapi sebenernya sudah diduga untuk pelaksanaan program semasif ini,” kata Grace kepada wartawan Tirto, Jumat (17/1/2025).
Grace menyarankan agar pemerintah mengevaluasi dan menginvestigasi secara seriuskejadian tersebut. Pemerintah perlu mencatat bagaimana keracunan dapat terjadi. Evaluasi dari proses penyiapan makanan dan distribusi juga harus dilakukan dengan serius.
Pasalnya, kejadian gejala keracunan berkaitan dengan standar bahan pangan dan kemanan makanan. Semuanya telah memiliki standar masing-masing sehingga kejadian semacam ini seharusnya dapat dihindari.
Selain menetapkan standar gizi yang sesuai panduan Kementerian Kesehatan, aspek food safetyjangan sampai dilangkahi. Monitoring standar penyediaan makanan oleh satuan mitra program MBG atau disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mestilah ketat.
Aspek keamanan pangan (food safety) dan standar mutu pangan sebaiknya tidak diabaikan, sebab telah diatur dalam sejumlah regulasi. Untuk program MBG misal, pada 8 Januari 2025, Kementerian Kesehatan sudah merilis Surat Edaran (SE) tentang Dukungan Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji.
Surat edaran ini menginstruksikan dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota dan puskesmas untuk melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), memberikan pelatihan higiene sanitasi pangan (HSP) dan mengambil dan memeriksa sampel lingkungan seperti air dan makanan.
Penyedia jasa boga yang terlibat program MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang terbit melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pengelola pangan diwajibkan menyimpan sampel makanan hasil produksi selama 2×24 jam di dalam freezer untuk mengantisipasi jika terjadi masalah keamanan pangan.
Di sisi lain, aturan keamanan dalam produksi pangan juga tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan. Aturan ini diteken pada Maret 2023, yang mengatur penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) di sarana produksi pangan olahan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produsen menerapkan langkah-langkah proaktif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko keamanan pangan selama proses produksi.
Selain dinaungi regulasi pemerintah, pengolahan pangan sudah memiliki standar prosedur yang seharusnya diikuti pengelola produksi pangan. Misalnya Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) yang sudah menjadi standar internasional.
HACCP adalah sistem manajemen keamanan pangan berbasis risiko yang digunakan mencegah bahaya biologis, kimia, dan fisik dalam proses produksi pangan. Salah satu elemen penting HACCP adalah Critical Control Points (CCP) yang berfungsi menentukan titik proses pengendalian untuk pencegahan bahaya.
Standar internasional lainnya adalah penerapan Good Manufacturing Practices (GMP), yang menjadi pedoman dasar industri pangan untuk menjamin keamanan dan mutu produk. GMP merupakan dasar bagi implementasi HACCP. Maka, apabila regulasi dan standar keamanan dan produksi pangan diabaikan, tak heran jika terjadi kejadian gejala keracunan massal.
Menurut Grace, dana program yang cekak juga berisiko berimbas pada pelaksanaan MBG yang tidak maksimal. Pasalnya, SPPG hanya menyiapkan makanan sesuai dengan bujet yang sudah dialokasikan pemerintah. Saat ini, harga satuan porsi menu MBG dipatok rata-rata Rp10 ribu.
Padahal, memasak dalam jumlah masif perlu modal yang cukup besar untuk pengadaan alat dan jasa. Bukan hanya standar bahan makanan yang perlu dipertimbangkan, tapi termasuk biaya operasional dari para mitra harus menjadi perhatian pemerintah.
“Apakah elemen lain termasuk costjasa [masak dan distribusi] sudah masuk yang anggaran Rp10 ribu? Kita sayangnya tidak tahu karena kurangnya transparansi,” kata Grace.
Terkini Lainnya
Masih Banyak Celah
Harus Lebih Matang
Artikel Terkait
Prabowo Ungkap Pemerintah akan Jalankan 15 Proyek Besar di 2025
Jokowi Curhat ke Prabowo: Dikit-Dikit Disalahkan
Prabowo Rinci Penghematan Anggaran Capai Angka Triliunan Rupiah
Prabowo Bela Megawati, Sebut Punya Banyak Jasa & Keberhasilan
Populer
Dua Penyidik Polda Sumut Peras Kepala Sekolah di Nias
Kebijakan Ruwet Prabowo: Jadi Polemik Dulu, Dibatalkan Kemudian
Duduk Perkara Penggusuran Rumah Warga Pulogebang Jakarta Timur
Razman Ikuti DPN Peradi Bersatu usai Sumpah Advokatnya Dibekukan
Kapolri Pimpin Korps Raport, 3 Pati Naik Pangkat Jadi Komjen
KPK Segera Ambil Tindakan Tegas ke Wali Kota Semarang
Siapa Raja Kecil yang Disebut Prabowo Lawan Efisiensi Anggaran?
Menyoal Pelantikan Deddy Corbuzier di Tengah Efisiensi Anggaran
Flash News
PDIP Klaim Bersama Gerindra karena Sama-Sama Berorientasi Rakyat
Fatimah, Pemilik Restoran Halal di Kota Taoyuan, Taiwan
Polda Jatim: Sopir yang Celakai Renville Antonio Tak Punya SIM
Jokowi Curhat ke Prabowo: Dikit-Dikit Disalahkan
Prabowo Rinci Penghematan Anggaran Capai Angka Triliunan Rupiah
Prabowo Curhat Dituding Boneka Jokowi & Disindir Kabinet Gemuk
Prabowo Bela Megawati, Sebut Punya Banyak Jasa & Keberhasilan
Prabowo Target Penerima Manfaat MBG Minimal 6 Juta di Juli 2025
Kades Kohod Klaim Jadi Korban Kasus SHGB Pagar Laut di Tangerang
Alasan Gerindra Gelar KLB, Prabowo: Mereka Alasannya Penghematan
Prabowo Sanjung Jokowi: Transisi Pemerintahan Terbaik Sedunia
3 Kapal di Perairan Teluk Kayangan Lombok Timur Terbakar
Canda Prabowo kepada Petinggi Parpol dan Ormas saat HUT Gerindra
Hamas Rilis Nama 3 Sandera yang akan Dibebaskan Hari Ini
SBY Ajak Tokoh KIM untuk Tidak Mendua di Pemerintahan Prabowo