News - Publik digegerkan dengan kabar kebocoran ratusan juta data penduduk yang diperjualbelikan secara online. Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengatakan karakteristik data yang bocor "diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan", antara lain nomor kartu, kode kantor, data keluarga/data tanggungan, dan status pembayaran.

Direktur Eksekutif BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan kebocoran data ini harus mendapat penanganan serius mengingat BPJS Kesehatan mengelola data yang sangat besar dan relatif rinci. "Menurut Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018, seluruh rakyat Indonesia diwajibkan ikut program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Jumlah peserta JKN terkini sekitar 222,4 juta orang atau sekitar 82,37 persen dari total rakyat Indonesia," kata dia, Selasa (25/5/2021).

BPJS Kesehatan pun mengelola data dari fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan mereka, termasuk yang dikelola militer. "Data-data tersebut tentunya sangat confidential, yang harus dijaga agar tidak berpindah ke pihak lain."

Timboel bilang perlu perbaikan dan penguatan sistem pengamanan agar pengelolaan data di lembaga ini tidak lagi bermasalah. Tak hanya sistemnya, tapi juga aspek tenaga manusianya. "Hal ini tentunya terkait dengan tugas pelayanan BPJS Kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia."

Pakar digital sekaligus CEO Menara Digital Anthony Leong mengatakan hal serupa. "SDM dan teknologinya harus dibenahi BPJS Kesehatan ini. Jangan sampai teledor kayak begini lagi," kata dia kepada reporter Tirto, Senin (24/5/2021)