News - Suatu ketika dalam hari-hari tikungan sejarah Indonesia, Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara (MPRS) menugaskan seorang profesor gaek untuk mengetuai sebuah seminar. Tak main-main, MPRS meminta seminar itu memilah “Ajaran Bung Karno” yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat untuk alam Orde Baru, lengkap dengan argumentasinya.

Jelas, tugas ini sama sekali tidak ringan. Karena merasa tak punya kapasitas, terlebih karena bidang keilmuannya berlainan, sang guru besar menolak. Dia berterus terang tak pernah mempelajari “Ajaran Bung Karno” manapun. Pengakuannya kontan membuat hadirin sidang meledak dalam tawa, termasuk dua orang petinggi ABRI yang duduk di barisan depan.

Walakin, pemimpin sidang yang bingung lantas meminta saran bagaimana sebaiknya tugas itu dilakukan. Maka sang guru besar mengusulkan, “Tumpukan dokumen ‘Ajaran Bung Karno’ di meja, harap dibagi rata kepada semua anggota seminar, dan diberikan batas waktu besok sore, sebelum kita tetapkan mana bagian yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat.”

Peserta seminar pun akur. Dan esok sore, sesuai kesepakatan, peserta seminar berkumpul.

Setelah duduk tenang, sang guru besar pun mulai mengajukan pertanyaan, “Siapa mendapat bagian ajaran yang bermanfaat, mohon berdiri dan menyebutkan nama!

Hening.

Jadi semua yang duduk merasa ‘Ajaran Bung Karno’ tidak bermanfaat?

Pun nihil jawaban. Alhasil sang guru besar menyelesaikan laporan dengan cepat.

Yak, sesuai mufakat bulat, seminar menyimpulkan Ajaran Bung Karno tidak ada yang bermanfaat!

Sang profesor sebenarnya sudah menerka hasil itu. Tensi tinggi politik dan gemuruh protes terhadap Orde Bung Karno menjadikan antipati terhadap segala hal mengenai Sukarno ikut memuncak. Namun, tak ada yang menyangka bahwa hasil seminar itu di kemudian hari turut menjadi tonggak kebijakan desukarnoisasi yang diawetkan selama tiga dasawarsa kekuasaan Orde Baru.

Boleh jadi, sang ketua seminar, Prof. Dr. Raden Slamet Iman Santoso, juga tidak menduganya.