News - Sepuluh tahun menjabat sebagai presiden, pidato dan pernyataan publik Joko Widodo sering kali tak selaras dengan yang dilakukan di lapangan. Masyarakat Indonesia melalui media sosial banyak menemukan fakta bahwa omongan Jokowi tak sama dengan kelakuannya saat bekerja.

Salah satu contoh adalah pernyataan Jokowi di awal masa menjabatnya pada periode kedua. Dia menyatakan perang terhadap Covid-19, namun tak berselang lama Jokowi meminta masyarakat untuk berdamai dengan penyakit pandemi tersebut.

Saat itu pernyataan Jokowi yang meminta masyarakat berdamai dengan Covid-19 ditentang oleh banyak pihak, salah satunya oleh Muhammadiyah karena berimbas pada pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sikap mencla-mencle Jokowi dalam memberikan pernyataan publik ironisnya konsisten hingga di penghujung masa jabatannya. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dulu tak ditulis dalam janji kampanyenya kini diwujudkan.

Jokowi di awal mengeklaim akan membangun IKN tanpa bantuan atau intervensi APBN, namun pada 2023 dia mengubah pernyataannya bahwa IKN harus menggunakan dana APBN dengan alasan untuk pembangunan fasilitas negara seperti istana dan sejumlah gedung kementerian.

Pada Desember 2019, Jokowi sempat melakukan inspeksi di wilayah IKN yang baru digunduli. Dia mengumbar janji pembangunan IKN akan mendatangkan investor dari berbagai negara. Namun hingga kiwari anggaran untuk pembangunan IKN terkatung-katung karena tak ada kepastian nominal dalam Rancangan APBN 2025.

Sikap Jokowi yang sering tak selaras antara ucapan dan perbuatan diamini oleh mantan rekannya di Balai Kota DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Sosok yang akrab disapa Ahok ini mengungkapkan bahwa sejak 2012 Jokowi kerap melontarkan ucapan yang tak sesuai. Namun dia enggan memberikan detail seperti apa sikap Jokowi yang tak sesuai tersebut. Alasannya sudah banyak pakar yang memberikan pendapat mengenai tindakan Jokowi itu.

"Saya kira sudah banyak dibahas para ahli," kata Ahok saat dihubungi Tirto, Jumat (9/8/2024).

Sejumlah aktivis masyarakat sipil memberikan catatan soal pernyataan Jokowi yang dinilai kerap berbeda dengan realita. Pengajar Hukum Tata Negara dan Pakar Kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyoroti omongan Jokowi yang melarang para menterinya untuk rangkap jabatan.