News - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, memperkirakan sekitar 1 juta pelaku UMKM yang diperkirakan akan menerima fasilitas penghapusan UMKM dari pemerintah. Angka tersebut berdasarkan hasil evaluasi Kementerian UMKM bersama Bank Himbara.

"Total estimasi jumlah pengusaha-pengusaha ataupun penggiat-penggiat UMKM yang mendapatkan fasilitas penghapusan piutang ini kurang lebih berdasarkan data yang sudah kita review bersama-sama dengan Bank Himbara itu kurang lebih ada sekitar 1.097.000 potensinya," kata Maman saat konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Namun, Maman menekankan angka tersebut masih bisa berubah. Ia beralasan, pemeritah masih melakukan kajian karena UMKM yang terdata tidak diketahui keberadaannya.

“Karena ada sebagian besar yang sudah kita nggak tau di mana. Jadi tentunya dari Bank Himbara juga harus mencari pihak-pihaknya ada di daerah mana segala macam dan juga mungkin KTP yang berubah segala macam,” tutur pria yang juga Politikus Partai Golkar itu.

Namun, Maman memastikan bahwa pemerintah akan menjalankan program penghapusan piutang pelaku UMKM akan mulai direalisasikan pada 2025. Ia menjamin pemerintah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang UMKM dalam dua tahap.

“Stage pertama akan kita realisasikan di bulan Januari. Yang nanti kita akan juga laporkan kepada Presiden terkait ini. Lalu, stage kedua after Maret,” ungkap Maman.

Maman menyebut implementasi program ini harus dilakukan penuh koordinasi dan diperlukan kehati-hatian. Dia pun berjanji akan segera mengumumkan perkembangan pelaksanaan kegiatan penghapusan piutang UMKM pada Januari 2025.

“Jadi mohon dipahami kenapa ada prinsip kehati-hatian dalam implementasi ini. Namun Alhamdulillah setelah kita tetap dikoordinasi. Insya Allah di bulan Januari stage pertama akan kita rilis, kita umumkan ke publik. Bagi saudara-saudara kita yang akan mendapatkan fasilitas penghapusan hutang ini,” ucap Maman.