News - Pemerintah memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari sebelumnya Oktober tahun ini, menjadi 2026. Keputusan tersebut, diambil dalam Rapat Internal Percepatan Kewajiban Sertifikasi Halal dan Perkembangan RPP Jaminan Produk Halal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Aturan wajib sertifikat halal pada 2026 berlaku untuk usaha mikro dengan nilai penjualan mencapai Rp1-2 miliar dan usaha mikro kecil dengan nilai penjualan Rp15 miliar. Sementara, untuk pelaku usaha dengan nilai penjualan di atas Rp15 miliar, sertifikasi halal ini, tetap berlaku mulai 17 Oktober 2024 mendatang.

“Jadi khusus UMKM itu digeser ke 2026,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Airlangga menuturkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan akan selesai pada 17 Oktober 2024. Namun, pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal belum mencapai target.

Penerbitan sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejak 2019 untuk semua jenis produk, baru mencapai 4.418.343 produk (per 15 Mei 2024) dari target BPJPH 10 juta produk, atau baru sekitar baru sekitar 44,18 persen. Sedangkan total jumlah usaha mikro kecil yang ada sekitar 28 juta unit usaha. Artinya, masih banyak produk UMK yang belum tersertifikasi halal.

"Oleh karena itu, Bapak Presiden [Jokowi] memutuskan bahwa untuk UMKM makanan, minuman dan yang lain itu pemberlakuannya diundur. Tidak 2024 tetapi 2026,” kata Airlangga.

SERTIFIKASI HALAL IKM PANGAN

Pemilik industri rumah tangga Bolu Ria Jaya mengangkat kue yang sudah mendapat sertifikasi halal di Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (27/8/2020. ANTARA FOTO/FB Anggoro/nz.

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan kebijakan penundaan kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMK ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha. Dengan penundaan ini, pelaku UMK diberi kesempatan untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengajukan sertifikasi halal sampai Oktober 2026.

“Keputusan ini juga untuk melindungi pelaku usaha, khususnya UMK, agar tidak bermasalah secara hukum atau terkena sanksi administratif,” ujar Menag Yaqut dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024).

Produk yang tidak bersertifikat halal melebihi batas waktu memang akan dikenakan sanksi sesuai aturan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam pasal 149 ayat 2 aturan tersebut menyebut sanksi administratif yang dikenakan pelaku usaha, berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal dan/atau penarikan barang dari peredaran.

"Dalam hal penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)," bunyi pasal 149 ayat 6.

Sementara itu, Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham, mengatakan pihaknya akan segera membahas hal teknis penundaan wajib sertifikasi halal dengan Kementerian terkait, di antaranya Kemenko Perekonomian, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lainnya.

“Kita akan bahas dan siapkan bersama payung hukumnya,” sebut Aqil Irham.

Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE), Etika Karyani, mengamini bahwa tertundanya kewajiban sertifikasi halal hingga 2026 akan menguntungkan UMK. Sebab, mereka diberikan waktu untuk menyiapkan dan mengurus sertifikasi halal tanpa tekanan pemerintah.

“Pemerintah juga lebih siap dalam hal sistem dan prosedur sehingga meningkatkan kemampuan BPJPH mengeluarkan sertifikat dengan pelayanan yang lebih baik,” ujar dia kepada Tirto, Kamis (16/5/2024).