News - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Sekolah Hukum yang diikuti oleh seluruh calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024 Dapil DKI Jakarta di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6/2024). Guru Besar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menjadi pembicara utama dalam Sekolah Hukum PDIP ini.

Mengawali sambutannya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan dirinya bersama Mahfud MD telah melaporkan kegiatan Sekolah Hukum PDIP kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dalam pertemuan itu, Megawati mengatakan sekolah hukum sangat penting dan wajib diikuti oleh seluruh calon anggota legislatif terpilih, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dan dilaksanakan secara daring.

“Begitu antusiasnya Ibu Megawati, sampai kemarin disampaikan saya juga mau ikut sekolah hukum. Kemudian kami sampaikan bahwa acara ini secara hybrid sehingga beliau mengikuti secara daring,” kata Hasto.

Hasto menuturkan Mahfud MD yang pernah memberikan keynote speech tentang reformasi sistem hukum nasional di Sekolah Partai pada 13 Oktober 2022. Kala itu, seluruh jajaran PDIP melihat berbagai persoalan-persoalan bangsa terkait dengan sebagai negara yang semua didesain dengan konsepsi supremasi hukum, berdasarkan ideologi pancasila berdasarkan konstitusi.

Namun, dalam praktiknya terjadi pergeseran yang luar biasa, sehingga hukum menjadi alat kekuasaan, menjadi alat penguasa.

“Pendapat para pakar termasuk Dr. Sukidi mengatakan terjadi autocracy legalism atas watak pemerintahan yang authoritarian populism,” ucap Hasto.

Karena itu, PDIP sebagai partai yang konsisten dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap generasi-generasi dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional sangatlah penting. Hasto mengatakan acara Sekolah Hukum PDI Perjuangan yang diikuti oleh seluruh caleg tingkat pusat, provinsi dan kabupetan/kota ini akan digelar selama satu bulan penuh.

“Sekolah Hukum PDIP ini akan digelar satu bulan penuh setiap Jumat secara hybrid,” tutur Hasto.

Lebih jauh, Hasto mengatakan Sekolah Hukum Partai ini merupakan bentuk konsistensi sikap PDIP dalam membangun negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, konstruksi hukum nasional akan dibahas secara mendalam, termasuk etika hukum, aspek hukum acara pidana, pembahasan UU pidana dan perdata.

Kemudian, pelembagaan sistem hukum, tanggung jawab aparat penegak hukum. Selain itu Mahfud, beberapa pakar hukum akan memberikan materi kuliah dalam Sekolah Hukum PDIP ini, yakni Gayus Lumbuun, Todung Mulya Lubis, serta Maqdir Ismail.