News - Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tandingan direncanakan akan digelar di Jakarta pada 2-3 September 2024. Lukman Edhy, selaku organizing committee dan steering committee yang ditunjuk atas nama Fungsionaris DPP PKB, menyatakan, muktamar yang menolak hasil Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024 lalu itu sudah siap dilaksanakan.
Edy menambahkan, panitia sudah menghadap pimpinan PBNU dan menyerahkan dokumen penting sebagai bahan pertimbangan Muktamar PKB.
"Kami juga menyatakan kepada PBNU bahwa secara teknis dan materi sudah siap untuk pelaksanaannya [muktamar tandingan]," kata Edy dalam keterangan resminya kepada Tirto, Senin (2/9/2024).
Perlu diketahui, kelompok bernama Fungsionaris PKB menyatakan menolak hasil Muktamar PKB yang digelar pada 24-25 Agustus 2024. Muktamar yang memenangkan kembali Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB dinilai tidak demokratis dan hanya mementingkan syahwat ketua umum terpilih dalam muktamar tersebut.
Fungsionaris ini juga mempertimbangkan sikap Muhaimin yang tidak mendengarkan keputusan Tim Panel PBNU dan seruan PBNU tentang pengembalian PKB pada khittah pendirinya.
Edy berkata, panitia kini tengah menunggu arahan dan petunjuk PBNU ihwal jadwal pelaksanaan muktamar. "Insya Allah dalam waktu dekat akan diputuskan oleh PBNU," tutur Edy.
Saat dikonfirmasi terpisah, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi mengakui tak memiliki kewenangan untuk merespons ihwal rencana muktamar tandingan. Fahrur mengaku dirinya memegang bidang keagamaan di PBNU.
"Mohon maaf, saya itu bidangnya keagamaan. Kalau itu mungkin ke sekjen [Gus Ipul]," tutur Fahrur kepada Tirto.
Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, belum bisa merespons klaim Lukman Edy yang menyebut sudah melaporkan ke pimpinan PBNU ihwal pelaksanaan muktamar tandingan.
"Mohon maaf. Saya belum bisa menjawab," kata pria yang disapa Gus Ipul lewat pesan WhatsApp kepada Tirto, Senin.
Gus Ipul enggan menjawab langsung saat dikonfirmasi telah menerima surat undangan pelaksanaan muktamar di Jakarta. Ia hanya memastikan akan ada penjelasan lanjutan di masa depan.
"Tunggu saja. Saatnya nanti ada yang memberi penjelasan," tutur Gus Ipul.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Gus Ipul Yakin Musyawarah Luar Biasa PBNU Tak akan Terlaksana
Cak Imin Digugat 2 Kader PKB yang Terpilih Jadi Anggota DPR RI
PBNU: Muktamar Luar Biasa NU Hoaks, Didengungkan Pengangguran
Gus Ipul Sebut Konflik PKB vs PBNU Tak Pengaruhi Kinerja Kabinet
Populer
Mahasiswi Untar Diduga Bunuh Diri Loncat dari Gedung Kampus
Kapolres Boyolali Meninggal Dunia usai Alami Kecelakaan
Potret Buram Kondisi Pertanian & Pekerja Tani di Indonesia
Dharma Sebut Pandemi COVID Agenda Asing: Kenapa Bukan Taufik?
Pramono Sebut Jabar Belum Ramah Disabilitas, RK: Saya Minta Maaf
MenPAN-RB Ungkap Update Terbaru Nasib Gaji Tunggal PNS
Srimul: 11 Juta Lapangan Kerja Tercipta di Tengah Isu Banyak PHK
Senjakala Demokrasi di Poco Leok: Jurnalis-Warga Disikat Aparat
Flash News
PDIP Sudah Dukung Prabowo-Gibran sejak Puan Jadi Ketua DPR Lagi
Pimpinan DPR Masih Dapat Rumah Dinas di Widya Chandra & Kuningan
KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT di Kalsel, Uang Rp10 Miliar Disita
Istana Bantah Jokowi Tak Menyalami Try Sutrisno saat HUT TNI
Kemenag Pastikan KUA Tolak Melayani Pernikahan di Bawah Umur
Pramono Janjikan Warga Kedoya Jaminan Kampungnya Tak Digusur
Dasco Ungkap akan Ada Badan Aspirasi Rakyat di DPR RI
Kemenag Belum Diajak Bicara soal Pembentukan Kementerian Haji
Kemenag Pilih Tak Intervensi Pesantren soal Kasus Kekerasan
Hakim PN Semarang Tak Ikut Cuti Bersama Perjuangkan Hak
Gerindra Pastikan Keppres Pemindahan IKN akan Diteken Prabowo
Kemenag akan Gelar Religion Festival di Jiexpo pada 9 Oktober
Minus Rumah Dinas, Tunjangan Anggota DPR Bisa di Atas Rp70 Juta
Program Jaringan Asmara ala Pramono demi Tampung Aspirasi Warga
Soal Kartu Kamu ala RK, Pramono: Sudah Terlalu Banyak Banget