News - Morat-marit masalah biaya kuliah tinggi belakangan ini akan semakin kusut, jika pemerintah mengegolkan wacana pinjaman pendidikan atau student loan tanpa aturan matang. Sejumlah kalangan menilai skema pinjaman pendidikan hanya akan membuat masalah baru.

Alih-alih merombak regulasi yang menjadi akar masalah biaya kuliah tinggi – termasuk uang kuliah tunggal (UKT) dengan angka selangit – pemerintah malah membuka lubang jebakan utang bagi generasi bangsa.

Wacana skema pinjaman pendidikan toh masih berpeluang dilanjutkan. Dalam agenda rapat di DPR bersama Komisi X, Selasa (21/5/2024) pekan lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim, menyatakan wacana student loan masih dalam tahap pembahasan di Kemendikbud. Dia juga menambahkan bahwa saat ini, wacana tersebut bakal dibahas cukup panjang bersama kementerian di luar bidang pendidikan.

Direktur Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, menilai skema pinjaman pendidikan merupakan wacana kapitalisme yang bertentangan dengan semangat konstitusi. Skema pinjaman pendidikan disebut cacat konstitusional sebab bertentangan dengan mandat UUD 1945 untuk menjamin hak pendidikan warga negara.

“Konstitusi sejak awal telah memberi amanat bahwa salah satu intervensi terpenting negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Yusuf kepada reporter Tirto, Senin (27/5/2024).

Implikasi tugas konstitusi ini, kata Yusuf, memandatkan negara menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata untuk semua anak bangsa. Kuliah murah bahkan gratis, memang secara jelas bakal membutuhkan dukungan anggaran yang masif. Namun, manfaat dari pendidikan tinggi bagi perekonomian jauh lebih besar daripada biaya yang ditanggung pemerintah dan masyarakat.

“Kewajiban konstitusi bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD, sejatinya adalah jendela kesempatan yang besar untuk mendorong tingkat partisipasi pendidikan tinggi, terutama mahasiswa dari kelas bawah di PTN,” ucap Yusuf.