News - Megawati Soekarnoputri semakin deras melancarkan kritik terhadap pemerintah belakangan ini. Tak seperti saat Pilpres 2024 di mana Megawati terlihat masih menahan diri, kali ini Ketua Umum PDIP itu tak ragu-ragu menunjuk langsung kekeliruan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak jarang, Megawati seakan mengarahkan kritik langsung untuk Jokowi.

Hubungan PDIP dan Jokowi memang memburuk setelah berseberangan jalan di Pilpres 2024. Jokowi, yang merupakan kader PDIP, dianggap sudah berkhianat dengan memuluskan laju Prabowo Subianto dan putra sulungnya sendiri, Gibran Rakabuming Raka, memenangkan Pilpres 2024. PDIP sendiri sudah mengusung Jokowi sebagai presiden selama dua periode pemerintahan.

Maka, sudah hampir 10 tahun juga PDIP terus mendukung pemerintahan presiden Jokowi. Ketika tiba-tiba kritik keras terus dilayangkan di ujung periode pemerintahan saat ini, sejumlah kalangan menilai sikap PDIP itu tak lepas dari kekalahan mereka di Pilpres 2024, apalagi Jokowi dianggap terus merecoki langkah politik PDIP setelah keduanya pisah jalan.

Analis politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, memandang Jokowi dianggap berkhianat oleh PDIP karena mendukung lawan politik mereka di Pilpres 2024 lalu. Terlebih, langkah PDIP di arena pilkada juga terus dibuntuti manuver parpol koalisi pendukung pemerintah.

“Ini kan jelas pengkhianatan ya sehingga dianggap tidak ada loyalitas terhadap partai, maka responsnya PDIP akan selalu negatif terhadap Jokowi saat ini,” kata Kunto kepada reporter Tirto, Selasa (6/8/2024).

Selama ini, PDIP dinilai sudah membela habis-habisan kebijakan publik pemerintah Jokowi selama dua periode berkuasa. Sebagai catatan, pada 2021 silam, Megawati sampai menangis ketika banyak pihak mengkritik Jokowi secara tak beretika, padahal mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut Mega sampai kurus memikirkan rakyat.

Namun, jelang akhir lengsernya presiden Jokowi, justru sinyal keretakan hubungan keduanya sehingga membuat PDIP mengambil posisi tegas. Kunto menilai hal tersebut tak lepas dari kemenangan Prabowo-Gibran yang dituding PDIP saat sidang perkara Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), sudah menggunakan kecurangan cara terstruktur, sistematis, dan masif.

“Ada aksi, ada reaksi, kalau dari perspektif PDIP ya mereka hanya bereaksi dari apa yang dilakukan pak Jokowi. Kalau pak Jokowi tetap loyal ya PDIP tidak akan mengkritik, istilahnya begitu,” jelas Kunto.

Kunto menilai, derasnya kritik yang dilontarkan langsung oleh Megawati menandakan pertarungan antara pihak PDIP dan pemerintah Jokowi semakin terbuka. Hal ini bisa juga dibaca sebagai pertarungan partai politik melawan lembaga negara, yang direpresentasikan oleh Jokowi selaku presiden.

“PDIP sadar kekuatannya semakin berkurang, apalagi menteri-menteri di kabinet juga sudah tidak terlalu fokus bekerja kecuali mereka yang masih ingin ada di pemerintahan baru, dan buat PDIP harapan itu agak tipis,” ucap Kunto.

Di sisi lain, kritik dari Megawati dan PDIP sekaligus membuktikan mereka bisa jadi oposisi yang bagus untuk mengimbangi kebijakan yang diambil pemerintah. Sayangnya, hal itu baru terlihat jelas ketika hubungan PDIP dan Jokowi sudah tak akur di ujung pemerintahan.

“Saat Jokowi menjabat ya masalahnya pemerintah pak Jokowi tak punya oposisi setangguh PDIP dan semoga PDIP masih jadi oposisi ke depan, tidak masuk pemerintahan Prabowo,” ujar Kunto.