News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek terkait penyidikan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) presiden untuk penanganan Covid-19.
"Ada kegiatan penyidikan perkara bansos banpres di Jabodetabek," ucap Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi, Selasa (23/7/2024) malam.
Ia mengaku masih belum bisa mengungkapkan secara rinci lokasi mana saja yang digeledah. Tessa juga belum bisa mengungkapkan apakah KPK sempat menyita barang bukti terkait kasus korupsi bansos Covid-19 dalam penggeledahan tersebut.
"Untuk lokasi di mana saja saya belum bisa publish karena masih berlangsung," terang dia.
Di sisi lain, KPK tidak pernah berhenti menyelidiki kasus korupsi bansos Covid-19. Ia menampik anggapan bahwa KPK sempat berhenti menyelidiki kasus tersebut.
Tessa meyakini lembaga antirasuah itu akan menyelidiki kasus korupsi apa pun, termasuk bansos Covid-19, semaksimal mungkin.
"Seoptimal mungkin penyidik akan menuntaskan penanganan perkara. Kalau seandainya dibilang ini perkara lama kemudian naik kembali, saya pikir itu tentunya membuktikan bahwa perkara ini tidak dihentikan," sebut dia.
"Perkara ini tetap berjalan, cuma masalah waktu, kesiapan penyidik, dan sebagainya," imbuh Tessa.
Berdasarkan informasi, salah satu objek penggeledahan diduga kediaman seorang anggota DPR RI. Tirto sudah berupaya menghubungi anggota DPR RI tersebut terkait kabar itu, namun hingga berita ini ditayangkan yang bersangkutan belum menjawab.
Untuk diketahui, korupsi bansos banpres tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada eks Menteri Sosial, Juliari Batubara di tahun 2020.
Tessa menyebut kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi bansos presiden untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020 ditaksir mencapai Rp 250 miliar.
Dia menjelaskan dugaan kerugian tersebut timbul dari dari pengadaan banpres tahap 3, 5 dan 6. Jumlah Rp 250 miliar ini belum merupakan perhitungan final dalam kasus ini.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Herman Hery Penuhi Panggilan KPK Soal Korupsi Bansos Presiden
KPK Akan Panggil Ulang Herman Hery Terkait Kasus Korupsi Bansos
KPK Periksa Anak Politikus PDIP Terkait Kasus Korupsi Bansos
KPK: Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Sebanyak 6 Juta Paket
Populer
Grab Siap Beri Data Mitra Pengemudinya untuk Didata Pemerintah
Usaha Panjang Untuk Menjaga Sang Ibu Lautan
Polisi Tembak Siswa SMK di Semarang Resmi Jadi Tersangka
Rawan Konflik Kepentingan Polisi Bentuk Gugus Ketahanan Pangan
Dedi-Erwan Raih Suara Terbanyak di Pilkada Jawa Barat 2024
Kronologi Kasus Penembakan Terduga Begal di Lampung Versi Polisi
Sidang Etik Polisi Tembak Siswa SMK: Dipecat Tidak Hormat
Fenomena Parpol Berebut Jokowi: Antara Kepentingan dan Ketakutan
Flash News
Dedi-Erwan Raih Suara Terbanyak di Pilkada Jawa Barat 2024
Polisi Tembak Siswa SMK di Semarang Resmi Jadi Tersangka
Polisi Penembak Siswa SMK Ajukan Banding atas Pemecatannya
Mahkamah Agung: 11 Satuan Kerja Belum Penuhi Syarat Antisuap
Sudirman Said: Munas PMI Tandingan versi Agung Laksono Ilegal
Dishub Bali Memprediksi 2,7 Juta Turis Masuk Bali saat Nataru
Warga Kolong Tol di DKJ Wajib Bayar Sewa Rusun Mulai Bulan ke-7
Respons Polri soal 6 Perwira Terlibat Kasus Sambo Naik Pangkat
Panglima TNI Angkat Letjen M. Fadjar Jadi Pangkostrad
Keluarga Korban Hadir Sidang Etik Penembak Siswa SMK di Semarang
Polisi Periksa Ibu MAS Terkait Peristiwa Pembunuhan Lebak Bulus
Eks Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Dituntut 6 Tahun 4 Bulan Penjara
PPP akan Gelar Mukernas 13-15 Desember 2024 di Ancol
Lalu Lintas selama Libur Nataru 2024/2025 Diatur Melalui SKB
Agung Laksono akan Bawa Hasil Munas PMI Tandingan ke Kemenkumham