News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Dinas Peternakan Jawa Timur (Jatim) terkait kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jatim 2019-2022.
"Benar, sedang ada penggeledahan di Pemprov Jatim," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, melalui keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).
Tessa pun membenarkan bahwa penggeledahan itu masih terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah yang saat ini sedang diusut KPK.
Selain itu, kata Tessa, penggeledahan ini masih berkaitan dengan 21 tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK dalam kasus ini.
"Masih sprindik yang lama. Belum ada pengembangan," ujarnya.
Tessa juga masih enggan mengungkapkan barang apa saja yang disita dalam penggeledahan ini. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik KPK keluar dari Kantor Dinas Peternakan Jatim dengan membawa dua buah koper.
Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah 10 rumah atau bangunan di Jatim yang diduga terkait dengan kasus ini.
Tessa mengatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan pada 30 September hingga 3 Oktober 2024 itu berlokasi di Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep.
“Bahwa sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan 3 Oktober 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 10 (sepuluh) rumah atau bangunan,” kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).
Dari penggeledahan tersebut, kata Tessa, penyidik telah menyita sejumlah barang berupa tujuh unit mobil, jam merek Rolex, dua buah cincin, uang Rp1 miliar.
Kemudian, penyidik juga menyita bukti elektronik berupa handphone, harddisk, dan laptop. Serta dokumen-dokumen berupa buku tabungan dan buku tanah, catatan-catatan, kuitansi pembelian barang, BPKB dan STNK Kendaraan, dan lain sebagainya.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Link & Cara Cek Hasil Tes PPPK Pemprov Jatim 2024 Tahap 1
Lokasi dan Jadwal Kompetensi PPPK Pemprov Jatim 2024 Tahap 1
Bareskrim Naikkan Status Kasus PLTU Kalbar ke Tahap Penyidikan
Dirut PT Permana Putra Mandiri Jadi Tersangka Kasus Korupsi APD
Populer
Daya Beli Masyarakat Lemah, Ritel di Ambang Krisis
Kemenkeu Ingin Ambil Alih Tugas Taspen Bayar Uang Pensiun ASN
Menerka Nasib THR & Gaji ke-13 PNS 2025, Akankah Kena Efisiensi?
Panitia SNPMB Perpanjang Masa Pengisian PDSS Hingga Sabtu Pagi
DPR Minta Anggaran Kemenkes Imbas Efisiensi Rp10 T Dikembalikan
ICW Protes Kebijakan Gapeka 2025 karena Picu Keterlambatan
Senjakala Petani: Lahan Tergilas, Dukungan Pemerintah Tak Jelas
KPK Cecar Staf Sekjen PDIP Hasto soal Pesan Menenggelamkan HP
Flash News
Panitia SNPMB Perpanjang Masa Pengisian PDSS Hingga Sabtu Pagi
Pemprov Bali Gelar Simulasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Pemalsuan Data Perbankan dengan AI
Prabowo ke 1.004 Dansat TNI: Melindungi Adalah Dengan Kekuatan
TNI Lapor Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg hingga MBG ke Prabowo
21 Saksi akan Dihadirkan dalam Sidang Etik AKBP Bintoro
Kompolnas Sebut Perkara AKBP Bintoro Lebih pada Kasus Penyuapan
Tipu Eks Bupati Rote, 3 Orang KPK Gadungan Jadi Tersangka
Staf Hasto Akui Dititip Tas Hitam oleh Harun, Tak Tahu Isinya
PCO soal Peringatan Prabowo: Tak Seirama, Ya Dievaluasi Presiden
Kondisi Teranyar Sopir Truk Pemicu Kecelakaan Maut di GT Ciawi
Prabowo: Dewan Pertahanan Nasional Berjalan 22 Tahun usai UU Sah
Istana soal Tatib Pencopotan Pejabat: Enggak Ada Polemik
Tanggapi DPR, BGN Buka Opsi Anggaran MBG Dikelola Komite Sekolah
Tim Hukum Bantah KPK soal AKBP Hendy Orang Suruhan Hasto PDIP