News - Komisi Pemberantasan Korupsi membantah ada kepentingan politik saat mengusut kasus buron Harun Masiku.

“Sekali lagi penyidik tetap berupaya untuk mencari yang bersangkutan dengan strategi-strategi yang kembali lagi tidak bisa dirilis di publik,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jumat, (14/6/2024).

Tessa juga membantah soal polemik yang beredar terkait adanya politik kepentingan dalam pencarian Harun Masiku karena terjadi di tahun pilkada.

“Sekali lagi apabila itu terjadi secara bersamaan [dengan tahun pilkada], itu hanya kebetulan saja,” ucap Tessa.

Tessa juga mengatakan, bermodalkan informasi terbaru, penyidik akan terus lakukan pencarian terhadap Harun Masiku.

“Ada beberapa negara berdasarkan informasi yang sudah kami dapatkan sudah didatangi oleh penyidik, tidak dalam rangka agenda politik apa pun,” tegas Tessa.

Harun Masiku jadi buron setelah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap terhadap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk menjabat sebagai anggota DPR lewat Pergantian Antar Waktu (PAW).

Hingga saat ini, penyidik sudah memeriksa empat saksi untuk mencari keberadaannya. Salah satunya adalah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Senin (10/6/2024).

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik KPK menyita ponsel dan buku catatan yang diklaim berisi pemenangan Pilkada 2024 yang dipegang oleh Staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi. Hal tersebut, membuat PDIP menduga telah terjadi politisasi.

Buntut dari penyitaan tersebut, Kusnadi melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK hingga Komnas HAM. Penyidik komisi antirasuah dianggap telah bekerja dengan tak mengikuti prosedur yang berlaku.