News - Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta adanya peningkatan penerimaan negara. Salah satunya, yakni melalui pajak yang rutin dibayarkan masyarakat.
Menurut Elka, Prabowo juga meminta pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital agar penerimaan pajak dari masyarakat semakin lancar.
"Tadi Presiden sudah setuju untuk segera dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital untuk menjalankan tiga bagian dari digital," kata Mari Elka di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2024).
Katanya, Komite Percepatan Transformasi Digital akan melakukan tiga hal untuk memperlancar penerimaan pajak. Ketiganya, yakni digitalisasi pembayaran pajak oleh masyarakat, digitalisasi administrasi perpajakan, serta menyesuaikan data wajib pajak.
Di satu sisi, kata Elka, DEN juga hendak memastikan masyarakat patuh untuk membayarkan atau melaporkan pajak masing-masing. Sebab, ia menilai pajak tinggi akan menjadi percuma ketika masyarakat tak patuh untuk membayar atau melaporkan pajak masing-masing.
"Karena intinya percuma kita naikkan tingkat pajak kalau kepatuhannya tidak terjadi. Jadi, maka itu, kepatuhan lebih dahulu dan transformasi digital, pentingnya digital ID, juga digital payment, dan data exchange," ucapnya.
"Karena itu yang akan bisa memperbaiki administrasi pajak, maupun mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan sebelum kita bicara mengenai perubahan-perubahan kebijakan," lanjut Mari Elka.
Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengungkapkan fokus pemerintah untuk penerimaan pajak saat ini adalah digitalisasi proses perpajakan. Kata Rini, untuk mendukung digitalisasi, pemerintah pusat hendak menyiapkan infrastruktur pendukungnya.
"Dalam melakukan transformasi tersebut, tentunya kami memiliki hal-hal yang perlu kita perhatikan, terutama mengenai masalah bagaimana kami mempersiapkan DPI-nya, Digital Public Infrastructure," ucapnya di lokasi yang sama.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Coretax Bermasalah, DPR & DJP Sepakat Sistem Lama Masih Dipakai
Cadangan Devisa RI Januari 2025 Tembus 156,1 Miliar Dolar AS
Link Unduh Kalender Pajak 2025, Tandai Tanggal Pentingnya
Solusi Jika Gagal Bikin Password dan Passphrase di Coretax
Populer
Polda Sumut Benarkan AKBP DK Dipecat karena Kelainan Seksual
Prabowo Sebut Ada Raja Kecil Mau Melawan Efisiensi Anggaran
Wamentan: Penunjukan Dirut Bulog atas Kebutuhan Organisasi
Detik-Detik Hakim Arif Tegur Terdakwa Penembakan Bos Rental
Ketahanan Pangan di Tangan Militer: Untung atau Buntung?
Prabowo: Ada yang Mau Pisahkan Saya Sama Pak Jokowi, Lucu Juga
KAI Buka Pemesanan Tiket Lebaran 2025, Ini Jadwalnya
Potret Gedung Kementerian di Tengah Pemangkasan Anggaran
Flash News
KPK Jadikan HP Hasto & Kusnadi Alat Bukti di Sidang Praperadilan
MA Desak PN Jakut Laporkan Hotman Paris & Razman Arif ke Polisi
Prabowo Klaim Kinerja 100 Hari Pemerintahannya di Luar Prediksi
Kades Kohod Sudah Diperiksa soal Dugaan Pemalsuan SHM Pagar Laut
Khofifah Nilai MBG dapat Menguatkan Kecerdasan dan Iman Anak
Agustiani Tio Surati Ketua KPK Minta Izin Berobat Kanker di Cina
Eks Dirut Dana Pensiun Bukit Asam Divonis 9 Tahun Penjara
Kejagung Sita Barang usai Geledah Kantor Ditjen Migas ESDM
Jawaban TVRI & RRI soal Isu PHK Pegawai Imbas Efisiensi Anggaran
Prabowo Akui Beri Perintah Penegak Hukum Tindak Tegas Koruptor
Prabowo Mengaku Grogi Beri Taklimat di Hadapan Muslimat NU
Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya, Harta Isa Rachmatarwata Rp38,9 M
Zarof Ricar Terima Uang Rp6 M untuk Tangani Kasasi Ronald Tannur
Oditur Militer Ungkap Kronologi Kasus Penembakan Bos Rental
Prabowo: Ada yang Mau Pisahkan Saya Sama Pak Jokowi, Lucu Juga