News - Komisi IX DPR RI menyatakan menolak adanya pemberlakuan satu tarif BPJS Kesehatan dalam program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Penolakan itu dikarenakan KRIS dipandang akan merugikan rakyat kecil.

"Tidak perlu ada satu tarif," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, di DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Irma menyatakan, DPR juga mengindikasikan adanya upaya memasukkan asuransi swasta dalam penerapan KRIS. Padahal, program itu diusung dengan alih-alih memperbaiki pelayanan kelas 1, 2, dan 3.

"Ngapain sekarang bicara soal asuransi swasta lagi? Ini kayak ada hengki pengki lagi dengan asuransi swasta ini. Dan itu saya terus terang dan itu saya terus terang saya stressing ke Menteri Kesehatan. Jangan-jangan asuransi swasta ini mau masuk kemudian KRIS ini dilaksanakan?" tutur Irma.

Lebih lanjut dia menekankan, sejak rapat kerja dengan BPJS Kesehatan, kecurigaan itu sudah disampaikan hampir semua fraksi. Kebanyakan wakil rakyat di komisi tersebut, kata Irma, menentang upaya masuknya pihak asuransi swasta.

Dia menegaskan, kecurigaan ini juga menyangkut kekhawatiran yang muncul akan timbulnya penurunan kualitas dari upaya pemerintah terhadap bantuan kesehatan kepada masyarakat lewat mekanisme BPJS saat ini.

"Itu tidak boleh dan pasti saya pribadi, kami dari Komisi IX DPR RI dan saya dari fraksi Partai NasDem akan menentang itu," ucap dia.

Menurut Irma, BPJS Kesehatan seharusnya benar-benar bebenah memperbaiki pelayanan masyarakat. Dia mengaku, saat ini masih banyak rumah sakit yang nakal dalam penerapan pelayanan di masyarakat.

Nasdem sendiri, kata Irma, berkomitmen untuk terus mendorong pemberian pelayanan merata kepada masyarakat. Sehingga, rakyat kecil dapat benar-benar merasakan negara hadir.

"Banyak rumah sakit nakal, memulangkan pasien sebelum sembuh, dan lain sebagainya yang masih ditemui saat ini," ungkap Irma.