News - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mencegah hoaks selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo, Prabu Revolusi, mengatakan satgas ini akan mengawal jalannya proses Pilkada 2024 agar segala bentuk hoaks dapat terpantau secara langsung.
"Kalau sekarang, kami akan buat Satgas Bersama, semacam satgas tetapi namanya belum [ditetapkan]," kata Prabu saat acara Ngopi Bareng Kominfo di kantornya, Jumat (13/9/2024).
Satgas ini, kata Prabu, bakal menerapkan satu metode khusus agar setiap peserta Pilkada 2024 bisa langsung dimasukkan ke dalam sistem baru yang dibuat Kominfo guna menangkal hoaks, yaitu dengan metode tagging atau penandaan.
“Mereka tagging, sehingga informasinya dipantau langsung oleh tim. Dan kalau ada hoaks atau disinformasi seputar para pimpinan daerah tersebut akan ditangani lebih cepat,” terang Prabu.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Pramono Janjikan Warga Kedoya Jaminan Kampungnya Tak Digusur
Kapan Debat Pilgub Banten 2024 Digelar? Ini Jadwal Lengkapnya
Jadwal Lengkap Debat Pilkada Jakarta 2024 dan Berapa Kali?
Program Jaringan Asmara ala Pramono demi Tampung Aspirasi Warga
Populer
Mahasiswi Untar Diduga Bunuh Diri Loncat dari Gedung Kampus
Kapolres Boyolali Meninggal Dunia usai Alami Kecelakaan
Potret Buram Kondisi Pertanian & Pekerja Tani di Indonesia
Dharma Sebut Pandemi COVID Agenda Asing: Kenapa Bukan Taufik?
Pramono Sebut Jabar Belum Ramah Disabilitas, RK: Saya Minta Maaf
MenPAN-RB Ungkap Update Terbaru Nasib Gaji Tunggal PNS
Srimul: 11 Juta Lapangan Kerja Tercipta di Tengah Isu Banyak PHK
Dharma Akui Jadi Bos BSSN Berkat Pramono & Dukung Jadi Presiden
Flash News
Kemenag Pastikan KUA Tolak Melayani Pernikahan di Bawah Umur
Pramono Janjikan Warga Kedoya Jaminan Kampungnya Tak Digusur
Dasco Ungkap akan Ada Badan Aspirasi Rakyat di DPR RI
Kemenag Belum Diajak Bicara soal Pembentukan Kementerian Haji
Kemenag Pilih Tak Intervensi Pesantren soal Kasus Kekerasan
Hakim PN Semarang Tak Ikut Cuti Bersama Perjuangkan Hak
Gerindra Pastikan Keppres Pemindahan IKN akan Diteken Prabowo
Kemenag akan Gelar Religion Festival di Jiexpo pada 9 Oktober
Minus Rumah Dinas, Tunjangan Anggota DPR Bisa di Atas Rp70 Juta
Program Jaringan Asmara ala Pramono demi Tampung Aspirasi Warga
Soal Kartu Kamu ala RK, Pramono: Sudah Terlalu Banyak Banget
DPR Mengeluh Rumah Dinas Kerap Kemasukan Tikus dan Atap Bocor
Rumah Dinas DPR di Kalibata Masih Dapat Perawatan & Layak Huni
Orang Dekat Gubernur Kalimantan Selatan Diduga Ikut Kena OTT KPK
Dewan Pers: Penganiayaan Pimred Floresa Pelanggaran Serius