News - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sempat tarik-ulur terkait penerapan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada 2025. Kebimbangan Pemprov DKI mencuat tak lama usai muncul wacana penerapan biaya sekolah swasta gratis.

Akhirnya, Pemprov DKI memutuskan tetap menggelontorkan bantuan sosial (bansos) KJP Plus pada 2025. Namun, kebimbangan Pemprov DKI berlangsung cukup lama sebelum memutuskan KJP Plus tetap berlangsung.

Sebelum ada keputusan keberlanjutan KJP Plus, kontra atas penghapusan program bansos itu berlangsung di antara orang tua siswa. Orang tua siswa mengaku lebih membutuhkan KJP Plus daripada program sekolah swasta gratis.

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta semula akan menghapus program KJP Plus pada 2025. Sebagai gantinya, Disdik DKI akan menerapkan program biaya sekolah gratis pada tahun depan.

Total ada 2.585 sekolah swasta yang ada di Jakarta. Dari ribuan sekolah swasta tersebut, sebanyak 2.090 sekolah di antaranya tergabung dalam program biaya sekolah gratis.

Ribuan sekolah yang tergabung dalam program biaya sekolah gratis terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Disdik DKI disebut bakal kembali mengajak sekolah swasta lain agar tergabung dalam program biaya sekolah gratis.

Disdik DKI saat itu masih mengkaji proses penerimaan siswa di sekolah swasta dengan biaya sekolah gratis tersebut. Beberapa opsinya, yakni murid yang tak diterima di sekolah negeri akan masuk di sekolah swasta gratis atau murid yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kita kan masih mengkaji ya, apakah yang enggak masuk sekolah negeri, baru yang tidak mampu, yang terdata di DTKS masuklah di sekolah swasta yang memang gratis," ucap Pelaksana Tugas Kepala Disdik DKI, Budi Awaluddin, kepada awak media, Selasa (27/8/2024).

PENDISTRIBUSIAN KARTU JAKARTA PINTAR

Warga antri mengambil Kartu Jakarta Pintar (KJP) saat pendistribusian tahap dua 2016 di Kantor Walikota Jakarta Barat, Minggu (26/2). Bank DKI kembali menistribusikan 35.127 Kartu Jakarta Pintar di empat wilayah administratif DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/ama/17

Meski terembus rencana penghapusan itu, Disdik DKI Jakarta rupanya tetap mengalokasikan Rp2.054.601.785.380 (Rp2,054 triliun) untuk program KJP Plus dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2025. Jumlah penerima diproyeksikan sebesar 445.994.

Sementara itu, sikap Pemprov DKI yang mengalokasikan KJP Plus dalam RAPBD DKI 2025 berseberangan dengan sikap DPRD DKI. Pasalnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyebutkan pihaknya mengalokasikan program sekolah swasta gratis dalam APBD DKI 2025.

Menurut dia, anggaran sekolah swasta gratis mencapai Rp1,7 triliun dalam APBD DKI 2025. Anggaran itu tergolong tinggi lantaran banyak anak dari keluarga tidak mampu diterima di sekolah swasta.

Ia mengatakan, sekolah swasta yang rencanaya menerapkan program ini bukan sekolah yang bergengsi. Murid di sekolah swasta gratis tidak perlu membayar uang sekolah, uang seragam, maupun uang buku pelajaran.

Setelah bimbang sekian bulan, Plt Gubernur DKI, Teguh Setyabudi, akhirnya memastikan rencana penerapan sekolah gratis tidak akan menghapuskan program bansos KJP Plus pada 2025. Sebab, katanya, anggaran KJP Plus telah masuk dalam RAPBD.

"Isu strategis dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2025, yaitu penerapan sekolah swasta gratis dengan tidak menghapuskan pemberian bansos KJP," ucap dia dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).