News - Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengungkap peluang pertarungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus melawan PDIP di Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, mengatakan sejumlah daerah yang berpotensi memperlihatkan pertarungan KIM Plus melawan PDIP itu, yakni Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Bali, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara.
Menurut Arya, sejumlah daerah tersebut merupakan salah satu basis utama partai yang dinahkodai Megawati Soekarnoputri.
"Sepertinya menguat beberapa kemungkinan atau potensi yang cukup kuat itu KIM Plus mungkin akan bertarung dengan PDIP. Misalnya itu terjadi di Sumut kemudian di Jateng, Bali, Jatim, dan Sulawesi Utara. Ini daerah-daerah yang menjadi salah satu basis utama PDIP," kata Arya dalam Media Briefing Peta Kompetisi Pilkada 2024 yang disiarkan langsung lewat akun YouTube CSIS, Kamis (8/8/2024).
Ia mengatakan pada lima provinsi daerah kunci di Pulau Jawa, misalnya secara umum PDIP bisa mencalonkan calon sendiri di Jateng dan Jawa Timur.
"Makanya kecendrungan, kan, ada pertarungan KIM Plus dengan PDIP itu cukup besar, karena PDIP mendapat 33 persen kursi di Jateng," ucap Arya.
Di sisi lain, Arya mengatakan, pilkada harus ditempatkan sebagai sumber rekrutmen politik nasional. Oleh karena itu, ia berharap partai politik benar-benar memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang punya kompetensi, pengalaman dan integritas. Sayangnya, kata dia, partai politik tak menjadikan tiga variabel itu dalam menentukan pasangan calon pada bursa Pilkada Serentak 2024.
"Karena dia salah satu sumber rekrutmen politik, hari ini kita melihat sepertinya aspek tersebut tidak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan calon," ucap Arya.
Di sisi lain, Arya mengatakan partai politik cenderung menentukan calon pada aspek barter politik di antara partai-partai termasuk mempertimbangkan dinasti politik.
CSIS juga melihat Pilkada 2024, partai politik cenderung membangun koalisi tidak sepenuhnya mewakili kompetisi pilpres. Tidak hanya pada level provinsi, tetapi juga kabupaten/kota, meskipun sekarang ada kecendrungan atau partai-partai ingin membangun KIM atau KIM Plus. Namun, kata dia, hanya terjadi pada beberapa daerah saja.
"Kalau kita ambil pada level agregat sepertinya koalisinya sangat cair. Misalnya kasus Banten itu terbelah antara partai-partai di KIM, begitu juga di Sumut partai di luar KIM ikut mendukung yang diusung KIM," tutur Arya.
Menurut Arya, barter politik menjadi kelihatan cukup kuat dalam kasus pilkada kali ini. Lalu, kata dia, pemberian dukungan pencalonan memengaruhi stabilitas internal partai. Misalnya, kata dia, ada partai yang mendapatkan kursi signifikan bisa maju sendiri, sementara ada parpol yang tidak punya kursi yang cukup.
Ia mencontohkan Ketum PSI, Kaesang Pangarep yang rajin sowan ke sejumlah partai politik untuk mencari dukungan.
"Kaesang, kan, melakukan safari ke beberapa partai, opsinya ada dua Jateng dan Jakarta. Jateng PSI hanya dua kursi, sementara syarat pencalonan itu sekitar 24 kursi. Makanya kemudian pemberian dukungan akan memengaruhi stabilitas di internal partai," tukas Arya.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Pramono Janjikan Warga Kedoya Jaminan Kampungnya Tak Digusur
Kapan Debat Pilgub Banten 2024 Digelar? Ini Jadwal Lengkapnya
Jadwal Lengkap Debat Pilkada Jakarta 2024 dan Berapa Kali?
Program Jaringan Asmara ala Pramono demi Tampung Aspirasi Warga
Populer
Mahasiswi Untar Diduga Bunuh Diri Loncat dari Gedung Kampus
Kapolres Boyolali Meninggal Dunia usai Alami Kecelakaan
Potret Buram Kondisi Pertanian & Pekerja Tani di Indonesia
Dharma Sebut Pandemi COVID Agenda Asing: Kenapa Bukan Taufik?
Pramono Sebut Jabar Belum Ramah Disabilitas, RK: Saya Minta Maaf
MenPAN-RB Ungkap Update Terbaru Nasib Gaji Tunggal PNS
Srimul: 11 Juta Lapangan Kerja Tercipta di Tengah Isu Banyak PHK
Dharma Akui Jadi Bos BSSN Berkat Pramono & Dukung Jadi Presiden
Flash News
Istana Bantah Jokowi Tak Menyalami Try Sutrisno saat HUT TNI
Kemenag Pastikan KUA Tolak Melayani Pernikahan di Bawah Umur
Pramono Janjikan Warga Kedoya Jaminan Kampungnya Tak Digusur
Dasco Ungkap akan Ada Badan Aspirasi Rakyat di DPR RI
Kemenag Belum Diajak Bicara soal Pembentukan Kementerian Haji
Kemenag Pilih Tak Intervensi Pesantren soal Kasus Kekerasan
Hakim PN Semarang Tak Ikut Cuti Bersama Perjuangkan Hak
Gerindra Pastikan Keppres Pemindahan IKN akan Diteken Prabowo
Kemenag akan Gelar Religion Festival di Jiexpo pada 9 Oktober
Minus Rumah Dinas, Tunjangan Anggota DPR Bisa di Atas Rp70 Juta
Program Jaringan Asmara ala Pramono demi Tampung Aspirasi Warga
Soal Kartu Kamu ala RK, Pramono: Sudah Terlalu Banyak Banget
DPR Mengeluh Rumah Dinas Kerap Kemasukan Tikus dan Atap Bocor
Rumah Dinas DPR di Kalibata Masih Dapat Perawatan & Layak Huni
Orang Dekat Gubernur Kalimantan Selatan Diduga Ikut Kena OTT KPK