News - Partai Golkar membuka peluang akan membahas perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam agenda Musyawarah Nasional (Munas) XI yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).
Ketua SC Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar, Adies Kadir, mengatakan bahwa perubahan AD/ART tersebut dilakukan setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu, kata dia, perubahan AD/ART sangat mungkin dilakukan di Munas XI ini.
"Sangat memungkinkan. Perubahan AD/ART itu adanya di dalam Munas. Jadi, setiap lima tahun itu perubahan itu ada di dalam AD/ART," kata Adies di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa.
Kendati demikian, perubahan AD/ART tidak lantas membuat nama Presiden Joko Widodo bisa menjadi Ketua Umum Golkar seperti yang santer diisukan belakangan ini. Sebab, pendaftaran Calon Ketua Umum (Caketum) Golkar sudah tutup pada Senin (19/8/2024) malam. Caketum yang memenuhi syarat pun hanya Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
"Jadi, itulah yang berhak menjadi Ketua Umum. Tidak ada lagi bisa Ketua Umum karena pendaftaran sudah ditutup," ucap Adies.
Adies juga membeberkan bahwa jabatan di jajaran Dewan Pembina Partai Golkar dapat diisi oleh kader senior. Namun, dalam AD/ART Golkar tidak ada ketentuan spesifik yang menyebutkan bahwa jajaran dewan pembina hanya dapat diisi oleh kader Golkar. Artinya, tokoh eksternal seperti Jokowi punya peluang untuk menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.
"Kalau Dewan Pembina ini biasanya adalah kader-kader Partai Golkar yang sudah senior. Memang tidak ada eksplisit dalam AD/ART itu apakah boleh orang luar atau tidak, itu tidak ada," tutur Adies.
Oleh karena itu, Adies tak menampik bahwa Jokowi bisa saja mengisi jabatan Ketua Dewan Pembina Golkar.
"Kalau tidak ada dalam AD/ART sebenarnya sih boleh-boleh saja. Tapi sampai saat ini karena Rapimnas dan memasuki Munas, nama-nama tersebut sama beliau belum beredar. [Kandidat Ketua Dewan Pembina] Belum ada sampai detik ini," kata Adies menanggapi isu tersebut.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan bahwa hingga kini belum ada usulan untuk membahas soal Dewan Pembina dalam Munas kali ini.
"Belum ada satu pun pembahasan dan yang mengusulkan. Itu belum ada sampai detik ini," kata Agus.
Dia mengatakan bahwa Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Dewan Etik, dan Dewan Penasihat, sama-sama memiliki tugas dan fungsi masing masing dalam rangka mengawal kesuksesan Partai Golkar.
"Jadi, tidak hanya dengan Dewan Pembina," kata Agus.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Sekjen Golkar Ungkap Belum Ada SK Anggota Kehormatan bagi Jokowi
Jokowi soal Bukan Lagi Kader PDIP: Ya Partainya Jadi Perorangan
Kegagalan Golkar di Tangan Bahlil dalam Pilkada Serentak 2024
Jokowi Akui Masih Pegang KTA PDIP dan Berencana Temui FX Rudy
Populer
Yusril Buka Kemungkinan Bahas Lembaga Tunggal Tangani Korupsi
PKB & PDIP Kuasai Jawa Timur, tapi Kenapa Justru Kalah Pilkada?
Ledakan di Kawasan Bulungan Diduga dari Tabung Gas di Spa Winner
Grab Siap Beri Data Mitra Pengemudinya untuk Didata Pemerintah
Kronologi Kebakaran Rumah di Kemayoran Jakarta Pusat
Airlangga Usul BRI & BSI Jadi Bullion Bank, Begini Tanggapan OJK
Riwayat Palabuhanratu, dari Mitos sampai Tujuan Favorit Vakansi
Kisruh Dualisme PMI Ancam Layanan Kesehatan Optimal Masyarakat
Flash News
Trans Jogja Belum Ramah Difabel, Pengguna Kursi Roda kesulitan
LRC-KJHAM Catat Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat pada 2024
Pemprov Siapkan 3 Lokasi Pengungsian Korban Kebakaran Kemayoran
Inovasi Pembangunan Kota, APEKSI Luncurkan Buku Praktik Baik
MK Terima 241 Permohonan Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2024
Pilkada Berlangsung Damai, Wamenag Apresiasi Presiden & Polri
Prabowo Akan Hadiri Apel Kasatwil Polri di Akpol Semarang
Mario Dandy Jalani Sidang Perdana Kasus Pencabulan
Natalius Pigai Sebut 50% Asta Cita Prabowo Berisikan Tentang HAM
Polisi: Gas di Spa Winner Sempat Akan Dipadamkan Sebelum Meledak
Kejagung Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Afung Terkait Timah
Polisi Tangkap 4 Pelaku Penculikan Wanita di Antapani Bandung
Komnas Perempuan: Pinjol Pemicu Baru Terjadinya Kasus Femisida
Pimpinan KPK Keluhkan Kurang Lakunya Lelang Barang Rampasan
Imigrasi Kualanamu Perketat Awasi PMI Ilegal saat Libur Nataru