News - Komisi Nasional (Komnas) Haji tidak menyepakati adanya Panitia Khusus (Pansus) Haji yang dibentuk DPR RI untuk menyelidiki polemik penyelenggaraan haji 2024. Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, menilai penyelenggaraan haji 2024 mengalami perbaikan pelayanan.

Karena itu, dia menilai pembentukan Pansus Haji merupakan hal yang sia-sia.

"Kalau dari aspek substansi, relevansi pansus ini jauh api dari panggang [sia-sia]," sebutnya melalui sambungan telepon, Rabu (10/7/2024).

"Kinerja pemerintah terkait penyelenggaraan haji relatif lebih baik dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kenapa ini di-pansus," lanjut Mustolih.

Menurutnya, memang ada persoalan terkait tenda jemaah haji yang kapasitasnya berlebih atau bus yang terlambat menjemput jemaah haji. Namun, hal tersebut dinilai dapat langsung ditangani panitia penyelenggara haji Indonesia.

Oleh karena itu, Mustolih menilai bahwa penyelesaian polemik penyelenggaraan haji 2024 tak perlu dilakukan melalui pansus. DPR RI, menurutnya, hanya perlu membentuk panitia kerja (panja) untuk polemik haji 2024.

"Persoalan tadi, kayak AC mati, itu juga ada. Relatif bisa direspons ketika ada keluhan. Saya kira levelnya bukan pansus. Pansus ini menurut saya belum dibutuhkan," urai Mustolih.

Mustolih juga menyinggung soal masa kerja DPR RI periode 2019-2024 yang akan berakhir dalam beberapa bulan. Mustolih tidak yakin Pansus Haji dapat menyelesaikan tugasnya karena anggota DPR RI periode saat ini bakal purna tugas.

"Saya ragu pansus ini bisa tuntas. Atau, bisa jadi pansus ini layu sebelum berkembang," tuturnya.

Meski demikian, dia tetap meminta Pansus Haji menjalankan tugasnya dan pemerintah mau memperhatikan masukan-masukan dari pansus tersebut nantinya.

"Catatan-catatan yang diusung oleh DPR perlu didengar oleh pemerintah karena tujuannya untuk memperbaiki ibadah haji," lanjut Mustolih.