News - Keputusan pemerintah untuk menurunkan biaya Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi mendapat perhatian serius dari beberapa pihak. Penurunan ini, dikhawatirkan justru akan berisiko memperlebar ketimpangan gizi.
"Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah," kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, kepada Tirto, Sabtu (30/11/2024).
Bhima mengatakan, harga kebutuhan pokok di luar Jawa cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa. Ditambah lagi, biaya logistik dan distribusi yang lebih mahal membuat pengelolaan anggaran menjadi lebih sulit.
Tidak hanya itu, biaya birokrasi dan pengawasan yang harus dimasukkan dalam anggaran juga semakin menambah beban. "Terlalu kecil ya [Rp10.000] apalagi daerah luar Jawa di mana disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Jawa," kata dia.
Atas dasar itu, Bhima menyarankan agar biaya per porsi MBG sebaiknya ditingkatkan menjadi Rp15.000 hingga Rp20.000. Pada tahap rencana wilayah penerima manfaat bisa dibatasi pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di tahun pertama.
Dalam hal ini, pemerintah bisa memulai program ini di beberapa wilayah seperti Papua, Maluku, Sulawesi, Aceh, Kalimantan dan Nusa Tenggara. Karena menurut catatan Celios terdapat sebanyak 44.282 sekolah dasar (SD) yang terdiri dari 33.189 SD Negeri dan 6.225 unit SD swasta.
Jumlah SD di daerah-daerah prioritas tersebut pun setara dengan 30,4 persen dengan jumlah SD ada di Indonesia yang mencapai 148.975 unit. "Selanjutnya baru pada tahun kedua, program ini dapat diperluas ke wilayah lainnya," pungkas Bhima.
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menambahkan dengan anggaran Rp10.000 tersebut memang sulit memastikan makanan yang disediakan memenuhi standar gizi yang diperlukan. Terutama dengan harga pangan yang fluktuatif dan cenderung tinggi.
Harga pangan yang tinggi, kata Media, semakin memperburuk situasi terhadap program MBG. Di satu sisi, anggaran terbatas dan mungkin hanya cukup untuk membeli makanan yang mengenyangkan tetapi tidak bergizi. Seperti misalnya nasi putih tanpa lauk yang memadai.
“Untuk menyediakan makanan seimbang dengan karbohidrat, protein, sayuran, dan buah-buahan, biayanya lebih tinggi, sehingga makanan yang disediakan mungkin kekurangan unsur gizi tertentu, seperti protein hewani atau sayuran segar,” kata Media kepada Tirto.
Tirto mencoba melakukan simulasi secara langsung dengan mendatangi salah satu warung tegal (warteg) ada di Bumi Sani Permai, Kabupaten Bekasi. Kepada pemilik warteg, Tirto menanyakan dengan harga Rp10.000 per porsi bisa dapat apa saja.
Dari keterangan pemilik, harga Rp10.000 hanya cukup dengan dua satu lauk saja. Pilihan lauknya juga terbatas. Paket nasi dan sayur lodeh serta orek, nasi dan telur dadar, nasi dan kentang mustofa sayur.
Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Muhammad Anwar, mengatakan berdasarkan simulasi sederhana dilakukan pihaknya mendapati bahwa biaya rata-rata untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makanan yang seimbang umumnya berkisar antara Rp20.000 hingga Rp30.000.
Anggaran tersebut mencakup berbagai komponen penting, seperti satu porsi nasi yang biasanya dihargai Rp3.000 hingga Rp5.000, lauk utama seperti ayam, ikan, atau daging yang memakan biaya sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000, serta sayuran yang membutuhkan tambahan sekitar Rp5.000.
Selain itu, untuk melengkapi kebutuhan gizi, buah-buahan juga diperlukan dengan harga sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000 per porsi. Namun, angka tersebut belum termasuk susu UHT, yang juga penting sebagai sumber protein dan kalsium, dengan harga rata-rata sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kotak kecil.
"Angka-angka ini juga merupakan estimasi untuk daerah yang memiliki aksesibilitas baik terhadap pasokan pangan," kata Anwar kepada Tirto, Sabtu (30/11/2024).
Kondisi ini, tentu saja semakin memperbesar tantangan bagi program makan bergizi gratis dengan anggaran hanya Rp10.000 per orang, menjadikannya hampir mustahil untuk menyediakan makanan bergizi yang layak di daerah-daerah terpencil.
Terkini Lainnya
Pemerintah Harus Apa?
Artikel Terkait
Dedi-Erwan Raih Suara Terbanyak di Pilkada Jawa Barat 2024
Polisi Tembak Siswa SMK di Semarang Resmi Jadi Tersangka
Polisi Penembak Siswa SMK Ajukan Banding atas Pemecatannya
Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara & Denda Rp1 Miliar
Populer
Grab Siap Beri Data Mitra Pengemudinya untuk Didata Pemerintah
Usaha Panjang Untuk Menjaga Sang Ibu Lautan
Fenomena Parpol Berebut Jokowi: Antara Kepentingan dan Ketakutan
Sidang Etik Polisi Tembak Siswa SMK: Dipecat Tidak Hormat
Dedi-Erwan Raih Suara Terbanyak di Pilkada Jawa Barat 2024
Kronologi Kasus Penembakan Terduga Begal di Lampung Versi Polisi
Polisi Tembak Siswa SMK di Semarang Resmi Jadi Tersangka
Panglima TNI Angkat Letjen M. Fadjar Jadi Pangkostrad
Flash News
Dedi-Erwan Raih Suara Terbanyak di Pilkada Jawa Barat 2024
Polisi Tembak Siswa SMK di Semarang Resmi Jadi Tersangka
Polisi Penembak Siswa SMK Ajukan Banding atas Pemecatannya
Mahkamah Agung: 11 Satuan Kerja Belum Penuhi Syarat Antisuap
Sudirman Said: Munas PMI Tandingan versi Agung Laksono Ilegal
Dishub Bali Memprediksi 2,7 Juta Turis Masuk Bali saat Nataru
Warga Kolong Tol di DKJ Wajib Bayar Sewa Rusun Mulai Bulan ke-7
Respons Polri soal 6 Perwira Terlibat Kasus Sambo Naik Pangkat
Panglima TNI Angkat Letjen M. Fadjar Jadi Pangkostrad
Keluarga Korban Hadir Sidang Etik Penembak Siswa SMK di Semarang
Polisi Periksa Ibu MAS Terkait Peristiwa Pembunuhan Lebak Bulus
Eks Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Dituntut 6 Tahun 4 Bulan Penjara
PPP akan Gelar Mukernas 13-15 Desember 2024 di Ancol
Lalu Lintas selama Libur Nataru 2024/2025 Diatur Melalui SKB
Agung Laksono akan Bawa Hasil Munas PMI Tandingan ke Kemenkumham