News - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkap perpindahan aparatur sipil negara (ASN) pusat dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilaksanakan pertama kali pada April 2025. Dia menjelaskan, sebelumnya OIKN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berencana akan memindahkan ASN pada Januari 2025. Akan tetapi, rencana itu batal dilaksanakan karena Maret 2025 akan ada pelaksanaan lebaran 1446 Hijriah.
"Menurut Menteri PAN-RB yang sekarang kita siapkan sedang kita hitung semua itu mulai april. Sebenarnya januari, tapi maret ada lebaran. Jadi mungkin dihitung itu," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Basuki menjelaskan bahwa saat ini IKN sedang membangun ekosistem pemerintahan Indonesia mulai dari yudikatif, legislatif dan eksekutif.
"Jadi waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK, legislatif, DPR, MPR dan, DPD.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota dapat terlaksana dengan tenggat waktu maksimal pada 2029.
Hasan mengatakan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara bakal dilakukan setelah kota baru tersebut memenuhi kelayakan menjadi penopang kegiatan politik dan pemerintahan Indonesia, di antaranya dengan tersedianya kantor-kantor bagi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana," kata Hasan.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Prabowo Setujui Rp48,8 Triliun dari APBN untuk Pembangunan IKN
Basuki Sebut Tower ASN di IKN Rampung Maret 2025
Istana Sebut Pemerintahan Pindah ke IKN Paling Lambat 2029
Jokowi Masih Percaya Prabowo Bakal Percepat Pembangunan IKN
Populer
Gelembung eFishery Pecah: Guncangan Besar bagi Startup Indonesia
AHY Berdalih Belum Jadi Menteri saat HGB Pagar Laut Terbit
Mengenal Ndalem Pangeran Keraton Kasunanan Surakarta
Mengupas Reputasi Buruk Telur: Nutrisi vs Kolesterol
Mampus Kau Dikoyak-koyak Sepi
Kemenlu Tolak Wacana Trump Relokasi Penduduk Gaza ke Indonesia
Gus Yahya Anggap Enteng Keracunan 40 Siswa usai Santap MBG
KPK Sudah Tetapkan Tersangka Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
Flash News
Pram-Rano Lanjutkan Pembangunan Jalur Sepeda Jakarta
Pramono-Rano Rencana Terapkan Sistem 4 Hari Kerja di Jakarta
2.623 Personel Gabungan Dikerahkan Bongkar Pagar Laut Banten
WHO Minta Trump Pikir Ulang Keputusan AS Keluar dari Keanggotaan
Prabowo Pertimbangkan Beri Amnesti ke Kelompok Bersenjata Papua
Kejagung Tangkap 1 Tersangka Korupsi Impor Gula & Sita 2 Mobil
KPK: 123 Anggota Kabinet Merah Putih Telah Lapor LHKPN
KKP Sudah Periksa 2 Nelayan terkait Pagar Laut di Tangerang
AHY Berdalih Belum Jadi Menteri saat HGB Pagar Laut Terbit
DPR Nilai Wacana Trump Relokasi Warga Gaza ke Indonesia Absurd
KPK akan Klarifikasi LHKPN ke Ayah Dokter Koas Lady Aurelia
KPK Menahan Bupati Situbondo Usai Terjerat Korupsi Dana PEN
BGN Ungkap Keterlibatan TNI di MBG Hanya Sementara
Puan Akui Pimpinan DPR Setuju Pembahasan RUU Minerba saat Reses
Pigai Temui Menteri PPPA Bahas Isu Perempuan dan Anak