News - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,22 triliun untuk keberlanjutan program bantuan pangan pemerintah pada 2025.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengatakan usulan tambahan anggaran diproyeksi atas program bantuan pangan beras selama 6 bulan sebesar Rp16,68 triliun, bantuan ayam dan telur selama 6 bulan Rp834,1 miliar.

Kemudian, penyaluran beras Stabilisasi Pangan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar Rp1,5 triliun, penyaluran jagung SPHP sebesar Rp535 miliar, penyaluran kedelai SPHP sebesar Rp637,8 miliar, dan penyaluran untuk bencana alam dan keadaan darurat selama satu tahun sebesar Rp37,9 miliar.

"Jadi total usulan tambahan anggaran untuk bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CPP) sebesar Rp20,22 triliun," ucap Arief dalam rapat kerja bersama Komisi VI di Jakarta, Senin (10/6/2024).

Sesuai dengan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun anggaran 2025 dan nota keuangannya, pagu indikatif Bapanas tahun depan sebesar Rp329,9 miliar, atau lebih rendah 25,45 persen dari pagu tahun anggaran 2024 non-bantuan pangan.

Arief menjelaskan, tambahan anggaran Rp589,5 miliar diminta pertama Rp155,59 miliar untuk kegiatan pemantapan ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kedua, anggaran sebesar Rp185,1 miliar untuk kegiatan pendalaman kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi. Ketiga, anggaran sebesar Rp212,8 miliar pada kegiatan pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

"Keempat, Rp35,93 miliar pada program dukungan manajemen dan teknis lainnya," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, program bantuan pangan beras 10 kilogram dilanjutkan hingga Desember 2024, yang semula hanya sampai Juni 2024. Pemerintah juga melakukan penambahan anggaran Rp9 triliun yang sudah disesuaikan dengan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

"[Anggaran] dipersiapkan oleh Menteri Keuangan," ucap Arief saat dihubungi Tirto, Minggu (9/6/2024).

Realisasi penyaluran bantuan pangan Tahap 1 per 4 Juni 2024 mencapai 99,37 persen. Belum tercapainya hingga 100 persen karena kendala penyaluran di wilayah Papua Pegunungan karena keterbatasan transportasi dan keamanan. Kemudian, Tahap 2 baru terealisasi sebesar 48,8 persen.