News - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, meminta seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk tidak bepergian ke Bangladesh, imbas eskalasi konflik yang kian memanas.
"Bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Bangladesh, diimbau untuk menunda perjalanan ke Bangladesh, sampai situasi dan kondisi keamanan membaik," kata Judha dalam keterangan pers, Selasa (6/8/2024).
Situasi Bangladesh kembali memanas setelah aksi demonstrasi yang berlangsung sejak Juli 2024 lalu membuat Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, mundur dari jabatannya setelah 20 tahun berkuasa. Kerusuhan sempat terjadi sejak Minggu (4/8/2024) waktu setempat dan menewaskan 98 orang serta ratusan orang luka-luka dalam kerusuhan tersebut.
Kerusuhan di Bangladesh berawal ketika bentrok antara aktivis mahasiswa dengan polisi dan demonstran pro-pemerintah pada akhir bulan lalu. Pemberontakan dipicu kemunculan sistem kuota yang memberikan akses 30 persen pegawai negeri untuk anggota keluarga veteran kemerdekaan Bangladesh tahun 1971 melawan Pakistan. Sistem ini ditentang karena menguntungkan Partai Liga Awami yang dipimpin Hasina. Penolak mendesak agar sistem prestasi diterapkan sebagai pengganti sistem kuota.
Judha melaporkan belum ada WNI di Bangladesh yang menjadi korban hingga saat ini. Mengutip dari catatan lapor diri di Kementerian Luar Negeri, ada 577 WNI yang bermukim di Bangladesh.
"Jumlah WNI di Bangladesh tercatat dalam sistem lapor diri sebanyak 577 WNI. Mayoritas adalah WNI yang menikah dengan warga negara Bangladesh," kata dia.
Judha menyebut bahwa pihak KBRI Bangladesh juga menyiapkan rumah aman atau safe house bagi WNI setempat untuk berlindung. Hal itu dilakukan bila eskalasi konflik di Bangladesh kian parah.
"KBRI siapkan safe house dan bisa diakses WNI jika situasi memburuk," kata dia.
Pihak Kementerian Luar Negeri saat ini meningkatkan kondisi kedaruratan di Bangladesh dari Siaga III menjadi Siaga II.
"Mencermati perkembangan situasi dan kondisi keamanan terkini di Bangladesh, KBRI Dhaka telah meningkatkan status kedaruratan dari Siaga III menjadi Siaga II," dikutip dari laman resmi Kemlu.go.id.
Para WNI yang saat ini sudah bermukim di Bangladesh diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Khawatir terhadi kerumunan massa akibat demonstrasi yang berlangsung setiap hari.
"Memperhatikan keselamatan dan keamanan, diimbau kepada para WNI di Bangladesh untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar rumah untuk hal-hal non-esensial, serta menghindari kerumunan massa dan lokasi demonstrasi," tulis Kementerian Luar Negeri.
Para WNI juga diharapkan dapat terus menjaga komunikasi dan mengikuti langkah-langkah kontingensi yang ditetapkan KBRI Dhaka.
"Dalam kondisi darurat, segera laporkan kondisi kepada otoritas keamanan setempat dan hotline KBRI Dhaka. KBRI Dhaka: (+880) 1614444552, Direktorat Perlindungan WNI Kemlu: (+62) 812 9007 0027," tulis Kementerian Luar Negeri.
Terkini Lainnya
Artikel Terkait
Ribuan Pengungsi Rohingya Demo di Bangladesh, Ada Apa?
Jenazah WNI Korban Kerusuhan Bangladesh Dipulangkan Pekan Depan
Profil Muhammad Yunus Pemimpin Bangladesh Usai PM Hasina Mundur
Seorang WNI Meninggal Dunia Imbas Kerusuhan di Bangladesh
Populer
Kisah Kiai Cokro, Tongkat Pusaka Pangeran Diponegoro
Konsistensi Ivan Ubah Limbah Kaca Jadi Karya Seni yang Mendunia
TikToker Raup Cuan dari Panggung Live Streaming BKT Duren Sawit
Angkasa Pura I & II Resmi Merger, Erick Thohir Jamin Tak Ada PHK
Taruna yang Lawan Pengasuh karena Ketahuan Chat Wanita Dipecat
Dua WNA Dideportasi usai Ikut Demo Ojek Online di Jakarta
Pemerintah Sepakat Hapus Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet
Investor Cina & Australia Groundbreaking di IKN Kamis Pekan Ini
Flash News
Investor Cina & Australia Groundbreaking di IKN Kamis Pekan Ini
Erick Thohir Tunjuk Wahyu Suparyono Jadi Dirut Bulog
Eks Tahanan KPK Curhat Diminta Rp500 Ribu untuk Tebus Kabel Data
Anies Soal Coblos 3 Paslon di DKI: Kita Hargai Setiap Pilihan
Eks Sekretaris Barantan Akui Diperiksa KPK sebagai Tersangka
Ekonom Indef: Penurunan Kelas Menengah Sudah Tampak Sejak 1995
Butuh Rp549,39 Miliar Buat Kejar Penerimaan Pajak Rp2.189,3 T
Anggota DPR RI Mengusulkan Rapat Pansus Haji 2024 Didampingi KPK
Tahanan KPK yang Ogah Bayar Pungli Diperlakuan Tak Manusiawi
Prediksi Vietnam vs Thailand Friendly: Tuan Rumah Kalah Lagi?
Cara Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia WCQ 2026
Agenda Jokowi saat Ngantor di IKN 40 Hari Mulai 10 September
Jadwal Lengkap Voli PON 2024 Putra-Putri Live TV Mulai Kapan?
Hasil Voli Bhayangkara vs Kuwait & Update Klasemen AVC Club 2024
Prediksi Inggris vs Finlandia UNL 2024-25: Momentum Tiga Singa